Pemkab Bantul akan Gandeng Swasta untuk Pengelolaan dan Pembangunan Tambatan Kapal di Sekitar Pantai Depok

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan dan operasional tambatan kapal baru di dekat Pantai Depok. Meskipun sampai saat ini, Pemkab Bantul belum menerima kepastian dari Pemda DIY terkait waktu pembangunan tambatan kapal.

Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan jika masterplan dan detail engineering design (DED) untuk tambatan kapal yang akan dibangun di dekat Pantai Depok telah diajukan ke Pemda DIY. Tambatan kapal tersebut akan dibangun dengan kapasitas 30 gros ton.

BACA JUGA: Pelantikan Pengurus PW DIY, Gus Nabil Haroen Instruksikan Pendekar Pagar Nusa Rutin Sowan Kiai

Hanya saja, sampai saat ini, Agus mengakui belum ada kejelasan kapan waktu pembangunan tambatan kapal tersebut.
"Kami juga sudah presentasikan hal itu ke Pemda DIY. Dan, tentu ini butuh support dari pihak swasta juga nantinya. Agar ada percepatan. Dan saat ini kami tinggal menunggu arahan dari Pemda DIY," kata Agus, Selasa (29/10/2024).

Nantinya jika sudah ada arahan dari Pemda DIY, lanjut Agus, pihaknya baru akan bergerak terkait dengan pelibatan pihak swasta. "Apakah nantinya untuk akselerasi, kita bekerja sama dengan KSO [Kerja Sama Operasional] dengan lembaga usaha. Saat ini kan DED sudah ada, tapi kan perlu pendetilan dan proses pembahasan terkait, mana-mana nanti yang harus disesuaikan lagi," ucap Agus.

Terkait kapan akan ada tindak lanjut dan percepatan mengenai rencana menggandeng pihak ketiga, Agus mengaku hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Sebab, Pemkab Bantul juga masih menunggu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Karena satu hingga dua bulan lagi kan pergantian kepemimpinan. Sehingga tidak strategis kiranya jika mengambil kebijakan. Nah, di RPJMD baru nanti tinggal kami konkretkan," ungkap Agus.

Menurut Agus, penyusunan RPJMD Bantul baru akan dilakukan setelah adanya bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Bantul 2024. Sehingga nantinya, rencana pelibatan pihak swasta terkait pembangunan tambatan kapal akan dimasukkan dalam RPJMD.

"Kita pastikan nanti itu masuk dalam RPJMD. Sehingga waktu dan tahapannya jelas. Karena untuk urusan itu [pembangunan tambatan kapal] kan enggak mungkin selesai dalam satu tahun," terang Agus.

Terkait pihak swasta yang akan ikut dalam pembangunan dan pengelolaan tambatan kapal, Agus mengakui sudah ada beberapa pihak.

"Sudah ada beberapa, tapi belum sampai MoU sampai PKS [Perjanjian Kerja Sama], tapi komunikasi sudah ada beberapa. Untuk itu kami menunggu kepastian dawuhnya seperti apa? dan tinggal detailkan agar layak di tingkat operasional. Sehingga mereka yang akan KSO jadi lebih yakin itu bisa dikelola," ucap Agus. 

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul Istriyani mengatakan terkait dengan rencana pembangunan tambatan kapal diserahkan sepenuhnya ke Pemda DIY. Sebab, dari beberapa kali koordinasi, dengan Pemda DIY,  DKP Bantul memiliki kewajiban menyiapkan para nelayan agar siap jika tambatan kapal tersebut terbangun di kawasan Pantai Depok.

"Dan, nelayan kita sudah punya pengalaman. Saat ini di Bantul ada 381 nelayan laut. Tapi yang kami persiapkan tidak segitu. Karena juga harus dipersiapkan semuanya, karena terkait mental dan juga dukungan keluarga juga, ini yang kami siapkan," papar Istriyani.

Selain itu, DKP jelas Istriyani, juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mempersiapkan nelayan. DKP telah beberapa kali telah memagangkan para nelayan ke sejumlah kapal dan pelabuhan. Hal ini penting dilakukan, karena meski mereka telah terbiasa melaut, namun butuh pembiasaan ketika melaut dengan kapal dengan kapasitas besar.

"Mereka kan butuh penyesuaian. Kami sudah pernah memagangkan mereka di Pacitan, Sadeng dan Trenggalek. Apalagi kita dulu juga punya kapal dengan kapasitas yang cukup besar. Dan, kapal itu kan hibah dari kementerian ke masyarakat," ucap Istriyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News