230 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo di Gunungkidul Tak Boleh Dijual
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
PJs Bupati Sleman, Kusno Wibowo saat meninjau lokasi Jembatan Padasan yang menghubungkan Kapanewon Cangkringan dan Ngemplak. Foto diambil 30 September 2024. - Istimewa /Humas Pemkab Sleman.
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman segera memerbaiki Jembatan Bailey di Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan. Perbaikan menggunakan anggaran di APBD Perubahan 2024 senilai Rp1 miliar.
Pelaksana Harian Kepala Bidang Bina Marga, DPUPKP Sleman, Suwarsono mengatakan pihaknya mendapatkan tambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur melalui APBD Perubahan 2024. Rencananya ada perbaikan Jembatan Bailey dengan nilai anggaran sebesar Rp1 miliar.
Pagu ini, sambung dia, untuk perbaikan Jembatan Bailey Giyang di Kapanewon Cangkringan dan Ngentak di Kapanewon Ngemplak. “Ada dua jembatan yang diperbaiki di akhir tahun ini. Sekarang masih dalam proses persiapan perbaikan,” katanya, Kamis (7/11/2024).
Meski telah memasuki akhir tahun, namun Suwarsono optimistis pengerjaan bisa selesai sebelum tahun anggaran 2024 berakhir. Keyakinan ini tak lepas dari proses pengerjaan yang tidak harus melalui mekanisme Lelang karena dapat dilaksanakan melalui penujukan melalui e-Katalog sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan pengerjanan cepat terlaksana. “Memang tidak lewat proses tender karena bisa melalui e-Katalog. Jadi, prosesnya bisa cepat,” katanya.
Di sisi lain, perbaikan juga hanya sebatas penggantian papan jembatan terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Adapun sgtruktur rangka baja dari konstruksi jembatan masih kuat dan tidak ada masalah. “Hanya mengganti papan kayu jembatan. Saya kira prosesnya bisa cepat sehingga selesai sebelum akhir tahun,” katanya.
Disinggung mengenai Jembatan Padasan, Suwarsono mengakui juga masuk agenda perbaikan. Hanya saja, jembatan bailey ini sudah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. “Jadinya yang diperbaiki hanya Jembatan Bailey Giyan dan Ngentak,” ungkapnya.
Kepala DPUPKP Sleman, Mirza Anfansury mengatakan upaya perbaikan infrstruktur di Kabupaten Sleman terus dilakukan. Pelaksanaan tidak hanya untuk memperbaiki jalan rusak, tetapi juga menyasar ke jembatan yang rusak.
BACA JUGA: Pemkab Siapkan Rp1 Miliar untuk Perbaikan 3 Jembatan Bailey di Sleman
Pihaknya telah mengidentifikasi dan pegencekan sehingga mendapati 13 jembatan bailey yang rusak. Hasil kajian, kerusakan terletak pada papan kayu yang jadi penyambung di jembatan.
Adapun untuk konstruksi yang terbuat dari baja dinilai masih kokoh sehingga aman untuk penyebarangan. Meski demikian, ia mengakui tidak semua jembatan bisa langsung diperbaiki sekaligus karena dilakukan secara bertahap.
Mirza tidak menampik keberadaan jembatan bailey sebenarnya hanya bersifat sementara karena dibangun oleh BPBD atau BNPB untuk kegawatdaruratan. Meski demikian, dikarena keberadaan jembatan memangkas waktu mobilitas warga, maka fungsinya menjadi seperti jembatan permanen. “Jembatan bailey itu sebenarnya besifat sementara, tetapi malah jadi permanen, bahkan sampai ada yang diaspal dan untuk melintas roda empat,” kata Mirza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
TMMD Reguler ke-130 di Bantul resmi berakhir setelah sebulan berlangsung. Program TNI, Pemkab Bantul, dan warga membangun infrastruktur serta memberdayakan masy
UMY dan BPBD Sleman menandatangani kerja sama serta meluncurkan SIMANTAB versi iOS untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana Merapi.
Harga emas Pegadaian Sabtu 14 November 2026 turun. Cek daftar harga Antam, UBS, Galeri 24 serta harga buyback semua ukuran.
raksi PDI Perjuangan DPRD DIY menolak tindakan represif yang dilakukan aparat saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat pada 10–11 November