Debat Pilkada Bantul : Tiga Paslon Berkomitmen Cegah KKN dan Terapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Harianjogja.com, BANTUL- Tiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bantul yang berkontestasi di Pilkada Bantul 2024 menyatakan berkomitmen untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, mereka juga bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh ketiga paslon bupati dan wakil bupati Bantul dalam debat ketiga Pilkada Bantul dengan tema ‘Reformasi Birokrasi Berintegritas Menuju Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Transparan bagi Masyarakat Kabupaten Bantul’, pada Jumat (15/11/2024) malam di Auditorium TVRI Yogyakarta.

BACA JUGA: Kawal Kampanye Terbuka untuk Pilkada 2024, Satpol PP Jogja Siapkan 100 Personel

Calon bupati Bantul yang juga bupati petahana yang merupakan paslon 02, Abdul Halim Muslih mengungkapan jika pasangan tersebut berkomitmen mencegah KKN. Utamanya, saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Halim menceritakan, jika selama ini Pemkab Bantul telah menerapkan probity audit. Di mana sistem ini, akan memastikan proses pengadaan barang dan jasa itu tepat.

“Jujur dan benar serta sesuai dengan perundangan. Bantul selama ini juga memiliki skor tinggi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Bantul juga telah lama mengembangkan sistem e-catalog sejak tahun 2022,” kata Halim.

Calon bupati Bantul dari paslon 03, Joko Budi Purnomo lebih menekankan pentingnya komitmen dari pejabat Pemkab dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Selain itu, para pejabat tersebut juga harus membangun sistem pengawasan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Memastikan memastikan mall pelayanan publik dan mall pelayanan sosial yang nanti akan kami bangun bebas dari KKN. Serta tidak kalah pentingnya, perlunya menggandeng lembaga anti-rasuah untuk berkontribusi positif dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa,” jelas Joko.

Calon Bupati Bantul nomor urut 1, Untoro Hariadi, mengatakan jika salah satu bentuk mencegah praktik KKN adalah dimulai dari pengisian jabatan. Dibutuhkan keteladanan kepala pemerintahan sebagai bentuk cermin dari pekerja birokrasi. Selain itu, juga perlu diperhatikan proses politik yang ada.

“Karena apapun, konsep apapun nanti akan membuat pola di bawahnya," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Bantul Joko Santosa mengatakan, debat kali ini adalah debat terakhir yang digelar pihaknya. Sebelumnya dua debat telah digelar oleh KPU Bantul yakni debat pertama digelar pada Jumat (1/11/2024) mempertemukan antar calon bupati, debat kedua digelar Jumat (8/11/2024).

"Sementara debat ketiga digelar Jumat (15/11/2024) dengan mempertemukan antar calon bupati dan wakil bupati. Dan debat ini adalah Ini salah satu tahapan dalam Pilkada,” kata Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.