DPRD Kota Jogja Minta Persiapan Program MBG Harus Matang

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD Kota Jogja turut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jogja.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan mengaku sementara ini pengawasan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait dengan persiapan dinas dalam menyukseskan program MBG.

Namun, dari hasil koordinasi tersebut belum merujuk ke arah teknis. "MBG saat ini di Kota Jogja kan baru tahapan persiapan saja sehingga ketika saya tanya ke Dinas Dikpora berapa satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di Kota Jogja. Lantas saya juga tanya berapa porsi yang disediakan, belum dijawab," ujar Oleg saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Dia berharap program MBG bisa berjalan lancar di Kota Jogja. Persiapan infrastruktur seperti nilai gizi, tenaga gizi tenaga audit, hingga tenaga dapur juga diharapkan bisa dilakukan secara matang.

Apalagi, DPRD Kota Jogja telah menganggarkan APBD sebesar Rp 105 miliar untuk pelaksanaan selama delapan bulan. Jangan sampai program ini tak berjala seperti semestinya. "Baru untuk delapan bulan, belum tersedia untuk setahun," ujar dia.

Di sisi lain, Oleg berharap Pemerintah Pusat juga bisa ikut menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan MBG di daerah. Dengan demikian, MBG tak hanya berfokus menggunakan APBD saja. "Saya berharap mekanisme ini pemerintah pusat bisa menurunkan anggaran, yang anggaran Rp 71 triliun dari APBN. Itu mekanismenya kan kami belum tahu apakah nanti anggaran dari Pusat semua atau dari masing-masing daerah harus menyediakan anggaran tersebut. Kalau dilihat dari mekanisme APBN Rp71 triliun itu setidaknya tidak semua dibebankan APBD masing-masing daerah," jelasnya.

Sementara itu, dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menerima informasi terkait dengan program MBG ini. Jangan sampai masyarakat mudah menerima iming-iming menjadi tenaga dapur MBG.

Dia menegaskan program ini berjalan tanpa jenjang. Artinya, tanggung jawab sepenuhnya langsung kepada Pemerintah Pusat. “Jangan sampai masyarakat ditipu karena banyak penyedia vendor-vendor yang mengatasnamakan ini. Padahal dari pemerintah pusat tidak ada jenjang. Tanggung jawab ke kepala dinas bupati, tidak ada. Dari SPPG langsung di situ ada tim audit atau bendahara, tim gizi, langsung termonitor di istana utuk memutus mata rantai agar tidak terjadi distorsi.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News