Pemkab Bantul Klaim Rekomendasi LHP BPK Soal Proyek Infrastruktur Telah Ditindak Lanjuti

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengklaim telah menindak lanjuti semua rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek infrastruktur pada 2024 yang sempat menjadi catatan dari BPK.

Meskipun demikian, DPRD Bantul tetap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK RI.

Pasalnya, selain, persoalan tidak selesainya pembangunan awal kawasan Agrowisata Bukit Dermo, BPK juga mencatat ada sejumlah pekerjaan proyek fisik yang pengerjaan volumenya kurang dan lebih bayar. Sehingga oleh DPRD Bantul, hal ini perlu ada penyelesaian ke depan.

BACA JUGA: Dispertaru Bantul Bakal Cek Lapangan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan, semua rekomendasi dari BPK RI terkait proyek infrastruktur di 2024 telah ditindaklanjuti. Untuk kasus tidak selesainya pembangunan agrowsisata Bukit Dermo, Pemkab Bantul telah memberikan penalti senilai Rp1,05 miliar kepada rekanan yang menggarap proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp5,7 miliar tersebut.

Selain itu, ungkap Agus, rekanan asal Kota Jogja itu juga telah masuk daftar hitam dan tidak boleh mengikuti proses lelang selama setahun ke depan yang digelar oleh Pemkab Bantul. Begitu juga dengan temuan terkait kekurangan volume pengerjaan untuk sejumlah proyek juga sudah ditindak lanjuti.

"Semua temuan BPK kemarin sudah kami tindak lanjuti. Kan mereka mencocokkan nilai dan segala macam, ada selisih nilai itu kan biasa. Misalnya ada kelebihan bayar, rekanan membayar," kata Agus, Kamis (6/2/2025).

Menurut Agus, audit yang dilakukan oleh BPK beberapa waktu lalu fokus kepada infrastruktur. Dan, hal itu memang biasa yang dilakukan oleh BPK. "BPK kan sebentar lagi juga akan melakukan audit keuangan juga," tandas Agus.

Bentuk Pansus LHP BPK

Sementara akibat adanya beberapa temuan BPK mengenai proyek infrastruktur, saat ini DPRD Bantul pun telah bergerak cepat dengan membuat Pansus LHP BPK RI. Ada dua Pansus LHP BPK RI yang terbentuk untuk menindaklanjuti laporan BPK. Satu pansus dipimpin oleh Subhan Nawawi. Sedangkan satu pansus lainnya dipimpin oleh Arif Haryanto.

BACA JUGA: DPRD Bantul Minta Sanksi Diperberat untuk Pelanggar Perda Miras

Salah satu anggota Pansus, Herry Fahamsyah mengakui tidak selesainya pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo menjadi catatan paling krusial yang disampaikan oleh BPK RI. Hal ini berbeda dengan sejumlah temuan dari BPK RI terhadap sejumlah pengerjaan proyek lainnya yang dinilai tidak signifikan.

"BPK memberikan catatan cukup panjang soal tidak selesainya pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo. Lainnya, tidak ada kendala signifikan," kata politisi PAN ini.

Herry yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Bantul ini mengungkapkan, proyek lainnya yang juga menjadi catatan dari BPK RI adalah pembangunan gedung Perpustakaan Daerah yang anggarannya berasal dari DAK Perpusnas RI senilai Rp10 miliar. Dari hasil audit BPK RI, pengerjaan gedung tiga lantai tersebut mengalami keterlambatan pengerjaan.

"Telat pekerjaan landacape dan juga ada kekurangan volume. Tapi, ini sudah ditindaklanjuti dan selesai," jelasnya.

Sementara untuk penyelesaian pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo, kata Herry, BPK RI merekomendasikan adanya 6 rencana aksi lanjutan.  Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, saat ini Pansus yang dipimpin oleh Arif Haryanto akan melakukan beberapa langkah.

"Rencana pansus akan sidak ke lokasi Bukit Dermo, 14 Februari mendatang," ucap Herry.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Saryadi mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait penyelesaian proyek Agrowisata Bukit Dermo. Ia mengaku akan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemkab Bantul.

"Saya ikut apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Sekda ke depan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News