Siasati Efisiensi Anggaran untuk UMKM, Dinas Gandeng BUMD hingga Swasta

Harianjogja.com JOGJA— Efisiensi anggaran pada tahun ini akan berimbas pada fasilitasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Jogja. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PKU) Kota Jogja pun menyusun strategi agar fasilitasi tersebut bisa tetap berjalan.

Kabid Usaha Mikro Kecil (UMK) Dinas PKU Kota Jogja Bebasari Sitarini menjelaskan salah satu efek dari pemangkasan anggaran itu adalah berkurangnya kegiatan perjalanan dinas. Pengurangan anggaran juga berimbas pada sisi pelatihan hingga FGD bagi UMKM. Sita, sapaannya, mengatakan dampak salah satunya berkaitan dengan pengadaan narasumber.

BACA JUGA: Per Januari 2025, Piutang 10 Ribu UMKM Telah Dihapus Pemerintah

"Kan memang narasumber banyak, melibatkan dewan, lembaga lain itu memang banyak (pengurangan). Ini kita akan direfocusing lagi," ujar Sita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Dia menambahkan, sejauh ini pemangkasan anggaran yang telah dilakukan setidaknya mencapai 20%. Melihat dampak dari pemangkasan anggaran ini yang cukup signifikan, Sita mengaku pihaknya turut mencari berbagai strategi agar program pengembangan UMKM di Kota Jogja tak hanya jalan di tempat.

Salah satunya dengan menggandeng swasta, BUMD, atau lembaga lainnya. Misalnya, dengan menggelar berbagai pelatihan  hingga pemberian akses permodalan bagi UMKM di Kota Jogja.

"Kita tidak diam saja, tapi bagaimana kita bisa membuat strategi-strategi biar teman-teman UMKM dari layanan produknya jalan, pembiayaannya jalan, dan pemasarannya jalan. Bagaimana lagi program pemerintah harus jalan, kita harus mengikuti. Yang pasti tetap ada kegiatan dengan bersinergi dengan lembaga lain," jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto menuturkan sejauh ini pihaknya baru melakukan inventarisir terhadap kegiatan-kegiatan seremonial yang biasanya digelar oleh Badan Kesbangpol.

Dia mengaku belum menerima informasi terkait dengan penyusutan kegiatan FGD, seremonial, hingga workshop imbas dari pemangkasan anggaran.

BACA JUGA: Pemkab Kulonprogo Minta ASN Tingkatkan Pembelian di BelabeliKu

"Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait efisiensi anggaran di Bakesbangpol. Tapi memang kami sudah diminta untuk inventarisasi kegiatan yang bersifat seremonial. Untuk kegiatan yg seperti FGD, workshop, seminar belum ada info lebih lanjut. (Kegiatan FGD tahun sebelumnya) tidak banyak. Tahun kemarin agak banyak karena fasilitasi pemilu dan pilkada serentak," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News