Kejati DIY Lakukan Penyelidikan Terkait Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul mengakui bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY tengah mengumpulkan data dan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait gagalnya pembangunan Agrowisata Bukit Dermo.

Bahkan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bantul telah diminta keterangan di Kantor Kejati DIY, pada Senin (10/2/2025).

"Ngih, baru sebatas klarifikasi. Senin (10/2/2025), teman-teman dari Dinas Pariwisata Bantul termasuk vendornya [rekanan] diminta klarifikasi di Kantor Kejati DIY," kata Pelaksana Tugas Inspektor Inspektorat Kabupaten Bantul Hermawan Setiaji, kepada Harian Jogja, Jumat (14/2/2025).

Dalam klarifikasi tersebut, Hermawan menyatakan perihal gagalnya proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu senilai Rp7,1 miliar dan proyek tersebut dimenangkan oleh salah satu rekanan asal Kota Jogja dengan nilai Rp5,7 miliar.

"Semua kami sampaikan apa adanya. Termasuk rekomendasi dari BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] RI, yang sudah kami tindak lanjuti. Jadi kami sampaikan semua apa adanya, Mas," ungkap Hermawan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Herwatan membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pejabat dari Dinas Pariwisata dan rekanan untuk  mengumpulkan data terkait pembangunan Agrowisata Bukit Dermo. Hanya saja, Herwatan enggan mengungkapkan secara detail terkait penyelidikan dan proses awal yang dijalani untuk kasus ini.

"Benar mas, Kejati DIY sudah mengumpulkan data terkait pembangunan Agrowisata Bukit Dermo. Soal detailnya saya belum bisa sampaikan, mas," kata Herwatan singkat.

BACA JUGA: Bermasalah, Pemkab Bantul Putus Kontraktor Proyek Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo Senilai Rp5,7 Miliar

Disinggung mengenai proses lelang, Hermawan menambahkan bahwa ketentuan lelang sudah jelas. Sehingga untuk memastikan kejadian gagal pembangunan proyek di Kabupaten Bantul tidak terulang, Hermawan yang juga menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul menyatakan Pemkab akan mendorong agar rekanan yang menawar dibawah 80 persen dari pagu, agar verifikasi detail akan dioptimalkan.

"Nanti verifikasinya akan kami pertajam. Soalnya jika yang menawar di bawah 20 persen diabaikan nanti akan jadi masalah lain. Meskipun regulasinya [yang menawar paling rendah] diperbolehkan, tapi kan harus selektif," ungkap Hermawan.

Menurut Hermawan, saat ini semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul dan PPK telah berkoordinasi terkait dengan rencana penerapan verifikasi detail untuk rekanan yang mengajukan penawaran dibawah 80 persen dari pagu yang ditentukan.

"Intinya lebih berhati-hati dalam memilih penyedia, terutama yang menawar dibawah 80 persen dari pagu yang ada. Harus ada pengecekan administrasi dan kapabilitas dari calon rekanan tersebut," papar Hermawan.

Hukuman

Disinggung mengenai hukuman terhadap PPK dan pihak yang terlibat dalam lelang  pembangunan Agrowisata Bukit Dermo. Hermawan tidak menampik hal itu akan dilakukan oleh Pemkab Bantul. "Ya, memang harus ada, punishmen [hukuman] bagi mereka," ungkapnya.

Soal hukuman yang akan diberikan, Hermawan menyatakan ada berbagai macam. Mulai dari teguran, surat peringatan hingga hukuman yang lebih berat.

Hermawan mencontohkan hukuman awal sejatinya telah dilakukan oleh Inspektorat Bantul terhadap sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses lelang pembangunan Agrowisata Bukit Dermo, salah satunya adalah berkoordinasi dengan rekanan agar segera mengembalikan uang penalti senilai Rp1,05 miliar ke Pemkab Bantul.

Pemkab Bantul juga telah memasukkan rekanan yang gagal dalam menyelesaikan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo dalam daftar hitam dan tidak boleh ikut proses lelang selama setahun ke depan di lingkungan Pemkab Bantul.

Soal hukuman untuk pejabat yang terlibat dalam proses lelang, Hermawan enggan banyak berkomentar. Ia menandaskan, hukuman akan diberikan kepada pejabat yang terlibat sesuai dengan proses klarifikasi yang dijalankan oleh Inspektorat Bantul.

"Untuk hukuman itu [kepada pejabat] nanti kan menunggu hasil klarifikasi. Tidak serta merta kami berikan hukuman. Kami masih akan klarifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pengadaan barang dan jasa," ungkap Hermawan.

Sementara salah satu anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Mahmudin mengatakan, akibat adanya beberapa temuan BPK utamanya untuk pembangunan Agrowisata Bukit Dermo, maka DPRD Bantul membentuk pansus. Sebab, BPK RI telah merekomendasikan adanya 6 rencana aksi lanjutan. 

"Nah untuk menindak lanjutinya kami sidak ke lokasi Bukit Dermo hari ini," kata Mahmudin.

Mahmudin juga mendorong agar Pansus LHP BPK memberikan rekomendasi bagi pejabat yang terlibat dalam proses pembangunan Agrowisata Bukit Dermo mendapatkan hukuman atas kelalaiannya.

"Termasuk kami ingin agar  penerapan verifikasi detail dilakukan untuk rekanan yang mengajukan penawaran dibawah 80 persen dari pagu yang ditentukan.  Tujuannya, agar kasus kegagalan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo ini tidak kembali terjadi untuk proyek lainnya," ungkap Mahmudin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News