Sekretariat DPRD DIY Teguhkan Reformasi Birokrasi Wujudkan Pelayanan Publik Optimal

Harianjogja.com, JOGJA - Sekretariat DPRD DIY menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono bersama jajarannya menekankan bahwa komitmen ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah dalam membangun birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Yudi mengatakan, bahwa reformasi birokrasi adalah kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik. "Kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas adalah fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang kami jalankan," ujarnya, Jumat (21/2/2025). 

Sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, Sekretariat DPRD DIY terus melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya, pembenahan sistem administrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Diharapkan, langkah-langkah ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Yudi mengajak seluruh pegawai internal dan masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pembangunan zona integritas ini. "Kolaborasi dan dukungan dari semua elemen sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani," tambahnya.

BACA JUGA: Rencana WFA untuk ASN, Begini Respons Pemda DIY

Sebagai bagian dari implementasi ZI WBK dan WBBM, Sekretariat DPRD DIY juga menyiapkan berbagai mekanisme pengaduan bagi masyarakat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat melaporkan indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga.

Selain itu, Sekretariat DPRD DIY juga terus melakukan sosialisasi kepada para pegawai mengenai pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Berbagai pelatihan dan workshop terkait anti-korupsi dan peningkatan pelayanan publik juga menjadi bagian dari strategi dalam mewujudkan zona integritas ini.

"Dengan berbagai langkah ini kami berharap dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata demi membangun birokrasi yang semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News