Pencairan Dana Desa Termin I Molor dari Target, Begini Penjelasan Pemkab Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan pencairan dana desa termin pertama 2025 pada Februari. Kendati demikian, target ini tidak bisa terealisasi karena hingga awal Maret belum ada satu kalurahan yang mencairkannya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkiudul, Khoiru Rahmat mengatakan ada kendala untuk pencairan dana desa termin pertama. Pasalnya, ada target mencairkan serentak di 144 kalurahan pada Februari lalu, tapi hingga Minggu (2/3/2025) belum ada yang mencairkan. “Kalau target Pemerintah Pusat, paling lambat Juni. Tetapi, kami targetkan Februari pencairan termin pertama, tetapi hingga sekarang belum terealisasi,” kata Khoiru, Minggu siang.

Dia menjelaskan, pencairan meleset dari target dikarenakan adanya regulasi baru yang termuat dalam Keputusan Menteri Desa No.3/2025 yang keluar di pertengahan Januari 2025. Di salah satu pasal dijelaskan, ketentuan dalam program ketahanan pangan wajib dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Menurut Khoiru, peraturan ini memberikan dampak yang signifikan dalam proses pencairan. Pasalnya, saat peraturan turun, Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) di Gunungkidul sudah diketok dan untuk penanganan ketahanan pangan masih di ranah pemerintah kalurahan. “Jadi beda nomenklatur pelaksanannya. Makanya harus diubah terlebih dahulu agar proses pencairan bisa sesuai ketentuan,” katanya.

BACA JUGA: Meski Pencairan Lebih Cepat, Baru Ada 17 Kalurahan di Bantul yang Mengajukan Dana Desa

Khoiru mengakui hingga saat ini sudah ada proses pendampingan untuk menyusun perubahan sesuai dengan juknis dari Kemendesa No.3/2025. “Paling berlangsung sekitar sebulan setelah itu bisa mengurus pencairan. Yang jelas, kalau dari waktu masih ada kelonggaran pencairan pertama hingga Juni mendatang,” katanya.

Pagu dana desa untuk setiap kalurahan sudah ditentukan. ditetapkan sebesar Rp168.808.759.000. Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar Rp100.491.934.000 dan alokasi formula Rp62.629.605.000. “Selain itu, juga ada alokasi kinerja Rp5.687.220.000 sehingga total jumlahnya untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar. Untuk pencairannya dilakukan dua kali,” katanya.

Lurah Planjan, Saptosari, Muryono Asih Sulistyo mengatakan, tahun ini mendapatkan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,38 miliar. Adapun pemanfaatan diseusaikan dengan petunjuk teknis dari Kemeterian Keuangan Republik Indonesia. “Sudah ada aturannya dan itu menjadi acuan didalam pemanfaatan dana desa bersumber dari APBN,” kata Muryono.

Rencananya dana desa yang diperoleh untuk sejumlah kegiatan. Sebagai contoh, untuk penanganan kemiskinan esktrem melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dengan alokasi maksimal 15% dari pagu yang dimiliki. “Ada juga untuk program peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, pemanfaatan teknologi, hingga pembangunan padat karya tunai,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News