Evaluasi Pilkada 2024, KPU Jogja Sebut Dituntut Agar Cepat Beradaptasi dengan Regulasi Baru

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja menggelar rapat evaluasi penyusunan laporan Pilkada Kota Jogja 2024 belum lama ini. Dalam evaluasi itu disampaikan KPU Jogja dituntut agar cepat beradaptasi dalam perubahan regulasi.

Dalam kegiatan ini, KPU memberikan kesempatan bagi para stake holder untuk bisa memberikan masukan dan evaluasi terhadap laporan yang telah disusun oleh KPU Kota Jogja. Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samodro menjelaskan ini merupakan bagian dari penyediaan ruang bagi para pihak-pihak yang terkait untuk turut memberikan catatan penting pada evaluasi Pilkada Kota Jogja 2024.

"Kami mengundang forkopimda, OPD terkait, Bawaslu, lapas, rutan untuk memberikan masukan, kritikan selama tahapan Pilkada kemarin," ujar Harsya.

Harsya menyoroti ada beberapa hal yang menjadi catatan dan evaluasinya selama gelaran Pilkada Kota Jogja 2024. Di antaranya terkait dengan perencanaan.

Dia menyebut dalam kurun waktu satu tahun KPU harus memahami perencanaan dan regulasi pemilu yang berbeda-beda. Harsya menyebut KPU harus cepat beradaptasi dengan regulasi yang baru. Misalnya saja terkait dengan Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

BACA JUGA: Jalur Baru Clongop Gunungkidul Ditutup untuk Normalisasi Retakan Tebing Longsor, Arus Lalu Lintas di Alihkan

"Kami harus mempersiapkan diri. Ada partai politik yang kemudian minimal 8 (kursi di legislatif) dan kemudian bisa mengusung dan itu ternyata kemudian kemudian menjadi pemenang. Karena regulasinya yang sedemikian cepat berubah dari MK kemudian diturunkan di keputusan KPU, itu salah satu tantangan internal kami untuk cepat beradaptasi," jelas Harsya.

Di sisi lain, Harsya menjelaskan pihaknya juga berupaya untuk memitigasi terjadinya sengketa ataupun pemilihan suara ulang. Dia bersyukur, proses Pilkada di Kota Jogja berjalan lancar sehingga tak memunculkan adanya gejolak yang berarti. Sengketa ataupun pemungutan suara ulang juga tak terjadi di Kota Jogja.

"Kami sudah petakan apa risiko tertinggi dan terbesar. Kami kemudian memilih risiko yang terkecil sehingga sengketa itu bisa termitigasi," tuturnya.

Sementara itu, ada satu hal lain yang sempat santer menjadi pertanyaan warga Kota Jogja, kaitannya dengan masa kepemimpinan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo yang sebelumnya sempat memimpin Kabupaten Kulonprogo. Hasto disebut-sebut sudah menjabat sebagai Bupati Kulonprogo selama 2 periode pada tahun 2011-2016 dan 2017-2019. Namun, Harsya memastikan kepemimpinan Hasto saat itu belumlah genap dua periode sehingga masih bisa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Jogja. Kini Hasto punya kesempatan satu periode untuk memimpin Kota Jogja.

"Dia (Hasto) belum sampai 2,5 tahun sehingga masih di diberi kesempatan untuk sekali lagi menjadi kepala daerah di Kota Jogja. Nggih, beliau hanya mendapatkan kesempatan satu periode lagi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News