Advertisement
Anggota DPRD DIY Raden Stevanus: Ojol, Model Sharing Economy Jangan Jadi Kedok Eksploitasi, Negara Harus Hadir
Anggota DPRD DIY, Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. - Ist
Advertisement
JOGJA—Anggota DPRD DIY, Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M., menyampaikan kritik tajam terhadap model bisnis platform digital seperti ojek online yang selama ini dibungkus dalam narasi sharing economy.
Menurutnya, praktik yang terjadi justru semakin memperlebar ketimpangan sosial dan menempatkan para pekerja di posisi yang rentan secara hukum maupun ekonomi.
Advertisement
“Ini harus kita uji bersama, apakah ini benar sharing economy atau justru predatory platform? Jangan sampai inovasi digital digunakan sebagai kedok eksploitasi terhadap para pekerja yang tidak dilindungi hukum,” tegas Dr. Raden Stevanus, Selasa (20/5/2025).
Dr. Raden Stevanus menyoroti bahwa status para driver ojek online yang disebut “mitra” menciptakan ruang abu-abu dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
“Mereka bukan karyawan, tapi juga tidak benar-benar independen. Tarif ditentukan oleh sistem, akun bisa dibekukan sepihak, tidak adanya jenjang karir, hingga tidak ada jaminan sosial yang layak. Ini bentuk relasi kerja yang tidak setara, dan kita belum punya regulasi yang bisa melindungi mereka,” ujar Dr. Raden Stevanus
BACA JUGA: Pemda DIY Siap Kawal Tuntutan Driver Ojol Sampai Pusat
Ia menyebutkan bahwa ketiadaan kepastian hukum ini mencerminkan kelambanan negara dalam merespons perubahan struktur tenaga kerja di era digital.
“fenomena pekerja platform digital seperti driver ojol telah menciptakan kelas pekerja baru yang disebut precariat, yaitu pekerja dengan tingkat ketidakpastian tinggi”, ujar Dr. Raden Stevanus
“Ini adalah bentuk deregulasi terselubung. Kita melihat munculnya pasar kerja fleksibel tanpa perlindungan. Negara seperti memberi ruang pada pasar untuk mengatur nasib pekerja sendiri. Ini harus dihentikan,” kata Dr. Raden Stevanus.
“Perlu adanya Revisi UU Ketenagakerjaan, adanya UU terkait dengan business model sharing economy. Kita perlu Undang-Undang yang adaptif dengan zaman. Bukan hanya untuk melindungi pekerja, tapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, menciptakan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi digital,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Porda DIY Segera Digelar, Sebagian Venue di Luar Gunungkidul
Jadwal DAMRI Tujuan ke Bandara YIA Kulonprogo Hari Ini Minggu 2 Juni 2025
Jadwal Bus DAMRI Hari Ini Minggu 22 Juni 2025: Dari Bandara YIA ke Jogja
Prakiraan Cuaca Hari Ini Minggu 22 Juni 2025: DIY Sebagian Cerah dan Hujan Ringan
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Hari Ini Minggu 22 Juni 2025
Jadwal Kereta Bandara Xpress Hari Ini Minggu 22 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Jadwal dan Lokasi Penjemputan Bus Sinar Jaya Jurusan Malioboro ke Parangtritis Minggu 22 Juni 2025
Jadwal Kereta Bandara YIA Hari Ini Minggu 22 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan YIA
Advertisement
TK ABA Blunyah Gede Mlati Sleman, Berdiri Sejak 1935 yang Banyak Torehkan Prestasi
Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Gelar Temu Mitra dan Alumni
SPMB SMP Tiga Jalur di Sleman Lancar Tanpa Hambatan Jaringan Internet
Belasan Lagu Berirama Orkestra Hibur Pengunjung di Hutan Pinus Mangunan Bantul
Advertisement
Ibu-Ibu PKK Dusun Terbah Olah Sampah Jadi Pupuk Cair Ramah Lingkungan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Lion Air Buka Penerbangan Langsung YIA-Tarakan, Pariwisata Jogja Diproyeksikan Kian Maju
Advertisement
Berita Populer
- Sepanjang Januari-Juni 2025, Ada 85 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul
- Jogja Volkswagen Festival 2025 Digelar di GIK UGM, Pamerkan VW Generasi Pertama hingga Model Listrik
- Animo Warga Tinggal di Rusunawa Jogja Tinggi, Sejumlah KK Masuk Daftar Tunggu
- Channel You Tube Masjid Jogokariyan Diblokir, Dituding Berafiliasi dengan Kelompok Ekstremis
- Jadwal Layanan SIM Keliling di Alun-alun Kidul Hari Ini, Sabtu 21 Juni 2025
Advertisement
Advertisement
