Advertisement
Kemenkum DIY Respons Rapergub Terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan
Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto ANTARA - HO/Kemenkum DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di DIY mendapat respons dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menuturkan Rapergub tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 11 Tahun 2022. "Kemenkum DIY berkomitmen mendukung proses ini hingga tuntas, agar masyarakat miskin dan kelompok rentan di DIY mendapatkan perlindungan hukum yang optimal," ujar Agung dikuti Sabtu (31/5/2025)
Advertisement
BACA JUGA: Mantan Dirut PT Taspen Akan Jalani Sidang Perdana Korupsi Investasi Hari Ini
Dia menuturkan bantuan hukum bukan sekadar layanan tambahan, melainkan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, keberadaan regulasi teknis seperti Rapergub sangat penting agar implementasi bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Bantuan hukum bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang dijamin konstitusi," ujar dia.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Kemenkum DIY juga telah menggandeng 26 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.
Sebanyak 26 OBH tersebut bertugas menangani berbagai perkara hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, yang diajukan oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan yang berlaku.
"Negara hadir untuk memberikan keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Bantuan hukum gratis ini adalah implementasi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," ujar dia.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Soleh Joko Sutopo menyebut penyusunan Pergub tersebut perlu mengintegrasikan prinsip restorative justice dari Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
"Ini sejalan dengan semangat bantuan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan," jelas Soleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kolaborasi Dua Institusi Kristen Unggulan: UKDW Perkuat Jejaring Pendidikan Nasional
Dispar Bantul Raup Rp442 Miliar Selama Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih 2025
Anggota DPR RI Apresiasi Pemberdayaan Taruna Tani Kebonagung Bantul
Ribuan Peserta Bakal Ramaikan Event Paseban Fun Run 2025 di Lapangan Trirenggo Bantul
Advertisement
Polisi Ditembak Pakai Air Gun di Kulonprogo, JPW: Harus Diusut Tuntas
Catat! Ini Jalur Terbaru Bus Trans Jogja
Wabup Danang: Generasi Z Perlu Diberi Penguatan Nilai Pancasila
PDAM Kesulitan Jangkau Sambungan Rumah di Perbukitan Kulonprogo
Jadwal DAMRI Tujuan ke Bandara YIA Kulonprogo Hari Ini Senin 2 Juni 2025
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Pemadaman Listrik Hari Ini Senin 2 Juni 2025: Giliran Sleman dan Bantul
Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Hari Ini Senin 2 Juni 2025
Staf Kepresidenan Berjanji Tuntaskan Pembangunan Sumur Bor Digagas Presiden Prabowo di Gunungkidul
Jadwal Kereta Bandara Xpress Hari Ini Senin 2 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Jadwal Kereta Api Prameks Hari Ini Senin 2 Juni 2025
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Malioboro ke Pantai Baron Gunungkidul Hari Ini Senin 2 Juni 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Momen Megawati Diapit Prabowo dan Gibran saat Upacara Hari Lahir Pancasila
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Anggota Brimob Ditembak di Kulonprogo, Pelaku Berhasil Ditangkap
- Sejumlah Pemotor Berknalpot Brong di Jogja Ditilang Polisi
- Kobarkan Semangat Nasionalisme, DPC PDI Perjuangan Jogja Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila
- Bantul Banjir Wisatawan di Libur Panjang Akhir Mei Tapi Hotel Sepi
- DPD PDI Perjuangan DIY Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Upacara dan Selamatan Sayur Lodeh
Advertisement
Advertisement
