Kuota Siswa Sekolah Rakyat BBPPKS Purwomartani Kalasan Sleman Ditambah

Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyampaikan ada penambahan kuota siswa untuk Sekolah Rakyat (SR) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani. Adapun proses verifikasi data keluarga miskin oleh Dinsos telah selesai.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan kuota siswa SR BBPPKS bertambah dari yang semula 50 kursi menjadi 75 kursi. Ada penambahan 25 kursi.

“Kalau dengan SR yang di Sonosewu itu total ada penambahan 175 siswa. Itu informasi yang kami dapat,” kata Ari dihubungi, Jumat (13/6/2025).

Adapun pendaftar SR BBPPKS telah melewati alokasi kursi yang ada. Kata Ari, tidak semua pendaftar akan diterima. Ada seleksi yang dilakukan, terutama oleh Dinsos Sleman. Dinsos melakukan pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator.

Pemeringkatan dilakukan mendasarkan pada kategori desil keluarga pendaftar. Dinsos kemudian menyandingkan kategori desil dengan data kemiskinan milik Pemkab Sleman dan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

BACA JUGA: Kronologi Lengkap Pengemudi Ojol Ditusuk Penumpang di Kalasan Sleman Hingga Meninggal

“Kami sudah tidak mendata atau menyandingkan data lagi. Kami pakai data yang sebelumnya. Jumlah pendaftar yang kami verifikasi waktu itu juga lebih dari kuota,” katanya.

Selain proses progres pendaftaran calon siswa, pembangunan atau renovasi sedang berlangsung di BBPPKS Purwomartani. Sejumlah ruang kelas dan gedung diperbaiki dan didesain ulang menyesuaikan kebutuhan siswa. Selain itu ada pembangun ramp disabilitas juga.

Ihwal tenaga pendidik dan kepala sekolah, Kepala BBPPKS Yogyakarta, Eva Rahmi Kasim, menyampaikan proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kata dia, proses seleksi masih berlangsung. Setelah lolos seleksi, calon guru akan mendapat status sebagai ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru pada Kemensos, memperoleh gaji pokok ASN PPPK, memperoleh tunjangan sebagai guru PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendapat pelatihan sebagai guru sekolah rakyat.

Adapun calon guru juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kemensos.

“Jadi kalau ada kabar guru untuk sekolah rakyat itu mengambil dari guru sekolah-sekolah lain itu tidak seperti itu,” kata Eva.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.