Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengukuhkanKepala BPKP DIY yang baru, Dessy Adin, di Kepatiham, Kamis (24/7/2025)./ist Humas Pemda DIY
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Dessy Adin, di Kepatihan, Kamis (24/7/2025). BPKP DIY diharapkan menjadi mitra strategis dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan.
Sri Sultan menekankan, saat ini, peran BPKP di daerah menjadi kian strategis, tak hanya sebagai pengawas internal, tetapi sebagai penjaga kualitas kebijakan publik. Dalam hal ini, peran pengawasan BPKP daerah kini tak cukup berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan telah menyentuh ranah pengawalan terhadap efektivitas penggunaan sumber daya publik.
“Artinya, kita butuh pengawasan yang mampu melihat beyond numbers, di mana BPKP di daerah, diharapkan mampu menjadi mitra reflektif, yang membantu pemerintah daerah belajar dari kekeliruan, menajamkan perencanaan, dan memperbaiki eksekusi kebijakan,” katanya.
Di DIY, semangat keistimewaan didorong bukan hanya dalam hal kebudayaan dan kelembagaan, tetapi juga dalam semangat pelayanan kepada publik. Komitmen Pemda DIY terhadap tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah slogan, melainkan arah kerja nyata, yang membutuhkan mitra-mitra yang kritis sekaligus konstruktif.
Pemerintah Daerah DIY pun menyadari, bahwa akuntabilitas bukanlah tujuan akhir. Melainkan, prasyarat menuju kepercayaan publik yang merupakan modal sosial utama dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih di tengah era keterbukaan informasi saat ini.
“Adalah harapan kita bersama, bahwa di bawah kepemimpinan yang baru ini, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Perwakilan BPKP DIY dengan Pemda DIY, dapat dapat terus diperkokoh,” ungkapnya.
Wakil Kepala BPKP RI, Agustina Arumsari, menyampaikan harapannya agar Kepala Perwakilan BPKP DIY yang baru dapat diterima sebagai mitra kerja. Dengan demikian, kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, serta seluruh stakeholder dengan Perwakilan BPKP DIY dapat terus ditingkatkan.
BACA JUGA: Jadwal SIM Keliling Polda DIY Jumat 25 Juli 2025
“Kami berharap momen ini dapat memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan dan berfokus pada pelayanan masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas,” katanya.
BPKP hadir bukan hanya sebagai pengawas tapi juga sebagai mitra strategis yang siap mendukung seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja DIY. “Semoga semangat ini dapat senantiasa kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa dan negara terkhusus di DIY,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
DPRD Gunungkidul meminta pemkab memperkuat mitigasi dampak kemarau panjang hingga November agar pertanian dan stok pangan tetap aman.