Ratusan Naskah Kuno Ditemukan di Rumah Kosong di Boyolali
Pemkab Boyolali menemukan ratusan naskah kuno koleksi Cipto Raharjo. Sebagian telah didigitalisasi untuk pelestarian.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat ditemui media di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/7/2025)./Harian Jogja-LUS
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menegaskan Stadion Maguwoharjo bisa digunakan oleh semua tim sepak bola termasuk PSIM Jogja. Ia berharap Pemkab Sleman bisa menjembatani antara manajemen PSIM dan suporter PSS Sleman.
Sri Sultan menyampaikan penggunaan stadion semestinya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.
“Mosok kabeh bangun stadion hanya untuk rakyatnya sendiri [berdasarkan wilayah administratif kabupaten/kota]. Sleman kan bagian dari DIY. Kan [penggunaan stadion] bukan gratis [sewa],” ujarnya saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan Jogja, Kamis (24/7/2025).
Ia juga menyinggung stadion selama ini kerap disewa oleh pihak-pihak lain bahkan dari luar daerah, sehingga semestinya ketika ada tim dari Jogja yang ingin menyewa juga diperbolehkan.
“Mosok disewa sama yang lain boleh, dari luar Jogja, malah dengan PSIM Jogja ndak bisa. Kan ndak ada logika,” kata Sultan HB X.
Begitu pula dengan Stadion Mandala Krida yang menurutnya boleh disewa oleh pihak lain selain PSIM Jogja. “Mosok yang di Mandala Krida hanya yang boleh dari Kota Jogja, kan bukan begitu. Itu kan untuk kepentingan publik,” ungkapnya.
Pembangunan stadion juga menggunakan APBN sehingga semua tim dari Indonesia memiliki hak untuk menggunakannya.
“Itu kan juga ada anggaran APBN. Ya sebetulnya siapapun mau bertanding di sana dari Papua sama mana mau bertanding, kan juga boleh,” ujarnya.
Maka Sultan meminta Pemkab Sleman untuk bisa menjembatani antara supporter dengan manajemen PSIM terkait penggunaan stadion Maguwoharjo. “Ya itu kan terserah rembuk. Makanya saya minta rembukan sama Pak Bupati [Bupati Sleman Harda Kiswaya],” kata dia.
BACA JUGA: Sebelum 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Targetkan MBG Menjangkau 20 Juta Orang
Sudah Berkomunikasi
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan sesuai arahan Gubernur DIY, pihaknya sudah berkomunikasi dengan manajemen PSIM Jogja.
“Kemudian saya beri PR untuk mengantisipasi yang selama ini ada perbedaan antara supporter PSIM dan PSS Sleman, ada gap komunikasi. Saya minta diselesaikan,” katanya.
Manajemen PSIM Jogja diminta mengecek kelengkapan fasilitas Stadion Maguwoharjo dan bernegosiasi dengan suporter PSS Sleman.
“Tapi saya beri PR itu juga belum menyampaikan ke saya bagaimana perkembangannya. Saya juga sudah menyampaikan akan memberikan rekomendasi itu [penggunaan Stadion Maguwoharjo oleh PSIM Jogja] kalau semuanya sudah clear,” ungkapnya.
Ia menyebut saat ini sudah sebulan lebih sejak ia bertemu dengan manajemen PSIM dan belum menerima perkembangannya.
“Kelihatannya dari manajemen PSIM Jogja belum ada komitmen yang kuat untuk menjaga agar nanti tidak terjadi chaos,” paparnya.
Jika tidak ada jaminan keamanan dari manajemen PSIM Jogja, maka hal ini menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi tersebut. “Ini jadi pertimbangan, jangan sampai nanti malah ada korban lagi. Karena sejarah sudah ada dua suporter meninggal kalau tidak salah. Ini harga yang sangat mahal. Sehingga saya sangat hati-hati,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Boyolali menemukan ratusan naskah kuno koleksi Cipto Raharjo. Sebagian telah didigitalisasi untuk pelestarian.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.