14 PAC PKB Bantul Siapkan Mundur Massal Jika Tak Didengar
14 PAC PKB Bantul memberi ultimatum 3x24 jam kepada DPP untuk meninjau ulang Ketua DPC atau siap mundur massal dan mengembalikan KTA.
Foto ilustrasi bendera bajak laut dalam serian One Piece. / Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, BANTUL — Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime dan manga Jepang One Piece di sejumlah lokasi di Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI menuai pro dan kontra. Dari pagar rumah, perahu nelayan, hingga kendaraan truk, bendera berlogo tengkorak ini memantik diskusi publik soal makna, etika, dan hukum.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya menilai fenomena ini sebagai bentuk kritik sosial-politik, bukan penghinaan terhadap negara. Ia menyebut, bendera Merah Putih adalah simbol kenegaraan yang tidak boleh diganggu gugat, tapi penyandingan dengan bendera bajak laut perlu dilihat lebih dalam secara simbolik.
“Selama bendera One Piece tidak dikibarkan lebih tinggi dari Merah Putih, dan hanya menjadi simbol kritik terhadap penyelenggaraan negara, ini tidak menggerus kedaulatan. Justru ini adalah ekspresi teguran terhadap dominasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat,” ujar Ade, Senin (4/8/2025).
Ia menyebut, penggunaan simbol bajak laut ini merupakan bentuk sindiran bahwa kemerdekaan jangan sampai “dibajak” oleh elit politik. Momentum 17 Agustus dipilih karena memuat makna simbolik yang kuat.
“Pesannya jelas jangan sampai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Ini bentuk peringatan agar nasionalisme tidak berhenti pada seremoni, tapi diwujudkan dalam kebijakan dan perilaku aparatur negara,” imbuhnya.
Senada dengan Ade, Pakar Komunikasi UMY, Fajar Junaedi menilai penggunaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi dalam budaya populer yang memuat muatan ideologis dan kritik sosial.
“One Piece adalah manga shōnen yang membawa tema persahabatan, kerja keras, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam konteks semiotika, karakter dan simbol-simbolnya menyampaikan narasi perlawanan terhadap hegemoni,” jelas Fajar.
Lebih jauh, Fajar menilai bahwa bendera bajak laut ini telah menjadi simbol identitas kolektif dalam gerakan sosial digital. "Bisa dilihat sekarang banyak yang memakai bendera ini di status, foto profil, dan diskusi media sosial. Ini adalah bentuk aktivisme digital. Sayangnya, respons sejumlah pejabat malah kontraproduktif karena tidak memahami konteks budaya pop dan komunikasi generasi muda,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
14 PAC PKB Bantul memberi ultimatum 3x24 jam kepada DPP untuk meninjau ulang Ketua DPC atau siap mundur massal dan mengembalikan KTA.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.