Kajian Dan Policy Brief Dukung Penurunan Stunting

Harianjogja.com, JOGJA–Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah periode emas yang sangat menentukan, dalam membentuk kualitas generasi di masa depan. Salah satu upaya untuk mendukung tersebut yakni dengan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1.000 HPK, di Kepatihan, Kamis (7/8/2025).

Advokasi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) yang dilakukan sejak awal tahun 2025.

BACA JUGA: Negosiasi buntu, Isarel Siapkan Serangan Bau di Jalur Grazi.  

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY pun menggandeng Universitas Respati Yogyakarta untuk melakukan serangkaian kajian pembuatan policy brief, yang diseminasikan kepada sasaran pemangku kebijakan, yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta dan media.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, mengatakan, guna dapat mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2025, permasalahan stunting yang ada harus dapat teratasi. Salah satunya, yakni dengan memacu dan meningkatkan edukasi, konseling, dan motivasi kepada keluarga-keluarga.

“Bahwa permasalahan stunting tidak hanya melulu terkait dengan status ekonomi maupun gizi, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana pola asuh, pola perawatan, dan tumbuh kembang anak-anak di rumah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia, pengasuhan pada periode 1.000 HPK ini perlu didukung oleh kebijakan yang kontekstual, terarah, dan berbasis data.

“Diharapkan dari penyusunan policy brief yang dilakukan dapat menggambarkan situasi terkini pengasuhan di DIY sehingga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat,” ujar Iqbal.

Hasil kajian ini kemudian akan dikompilasi dalam Bunga Rampai policy brief Implementasi Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK di tingkat pusat, dan diseminasi akan dilakukan untuk memperkuat komitmen para pemangku kebijakan dalam mendukung pengasuhan optimal bagi anak-anak Indonesia, khususnya yang ada di DIY.

“Maka dengan adanya kebijakan yang kuat dan berbasis bukti, program pengasuhan 1.000 HPK diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terarah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Iqbal.

Sebagai penguatan advokasi, dalam kegiatan kali ini, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY mendiseminasikan 3 hasil penelitian dosen Universitas Respati Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi suatu evidence based bersama, bahwa percepatan penurunan stunting perlu didasarkan pada bukti.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menuturkan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sejak awal kehidupan. “Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News