Program Penataan Kawasan Kumuh di Wirobrajan Libatkan Warga Sejak Awal
Program penataan kawasan kumuh di RW 12 Kelurahan Wirobrajan mulai disosialisasikan. Warga diajak terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Aksi demonstrasi. - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja mencatat terjadi puluhan aksi unjuk rasa mulai awal Januari hingga Juli 2025. Meski demikian, aksi tersebut tak berpengaruh pada perekonomian di DIY.
Berdasar data Badan Kesbangpol Kota Jogja, selama 2024 terjadi 124 aksi demonstrasi di Kota Jogja. Sementara pada Januari hingga Juli 2025, ada sekitar 70 aksi.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Jogja, Nindyo Dewanto, menuturkan Kota Jogja menjadi tempat sentral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dia menyebut beberapa lokasi pun dinilai paling sering digunakan sebagai tempat menyuarakan aspirasi. “Demonstrasi yang terkait dengan kebijakan nasional panggungnya hampir selalu di Kota Jogja, seperti Titik Nol Kilometer, Tugu Jogja maupun halaman Gedung DPRD DIY,” katanya di Balai Kota Jogja, Jumat (8/8/2025).
BACA JUGA: Viral Telat Kembalikan Buku Mahasiswi Kena Denda Rp5 Juta, Ini Kata UGM
Dia menilai kebijakan nasional paling banyak mendorong munculnya aksi unjuk rasa di DIY. Pada 2024, dari total 124 aksi demonstrasi yang terjadi, hanya 15 aksi demonstrasi yang terjadi karena kebijakan di daerah. Menurutnya, demonstrasi yang terjadi di Kota Jogja terbilang kondusif. Hal tersebut lantaran sebagian besar aksi digerakkan oleh mahasiswa. “Itu [demonstrasi] sebagian besar digerakkan mahasiswa yang secara intelektual terdidik, sehingga bisa melihat mana yang produktif dan kontraproduktif,” katanya. Dengan begitu, eskalasi demonstrasi yang terjadi tidak menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian di DIY.
Badan kesbangpol Kota Jogja, menurut Nindyo, selalu bekerja sama dengan Kodim 0734/Kota Jogja dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) Kota Jogja untuk deteksi dini, sehingga kondisi di Kota Jogja tetap kondusif meski marak aksi demonstrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program penataan kawasan kumuh di RW 12 Kelurahan Wirobrajan mulai disosialisasikan. Warga diajak terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Pemkot Jogja menargetkan seluruh SMP dan MTs menerapkan Program Sekolah Siaga Kependudukan untuk mencegah pernikahan usia anak.
DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah yang kekurangan murid. Lokasi sekolah hingga stigma sekolah favorit menjadi sorotan.
Penelitian terbaru mengungkap bahwa menguap membantu mengatur cairan otak, menjaga suhu tubuh, hingga mendukung pembuangan limbah metabolisme.
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Program kompor listrik gratis untuk rumah tangga masuk RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pengurangan subsidi energi dan impor LPG.