Ada Penolakan, Transmigran Bantul Batal Berangkat ke Kalimantan Tengah

Harianjogja.com, BANTUL – Rencana pemberangkatan 10 kepala keluarga (KK) asal Kabupaten Bantul untuk mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Tengah tahun ini terpaksa batal. Pembatalan tersebut terjadi setelah masyarakat setempat, melalui Dewan Adat Dayak, menolak kedatangan transmigran dari luar daerah.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Rumiyati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh calon transmigran (catran) untuk diberangkatkan. Seluruh peserta bahkan telah mengikuti pelatihan agar siap hidup dan bekerja di daerah tujuan.

BACA JUGA: Program Transmigrasi Ditolak Kalbar, Begini Respons Menteri Iftitah

“Kuota sudah kami terima dari pusat, yaitu 10 KK untuk ke Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Semua sudah siap berangkat, tapi awal Agustus kemarin ada penolakan dari masyarakat setempat. Akhirnya, bersama Kementerian, kami mencari lokasi alternatif,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Menurut Rumiyati, alasan penolakan dari masyarakat Kalimantan Tengah disampaikan oleh Dewan Adat Dayak, tetapi pihaknya tidak mendapat penjelasan detail dari Kementerian. Isu tersebut bahkan sempat ramai di media sosial, termasuk TikTok.

Kini, nasib 10 KK asal Bantul yang semula dijadwalkan berangkat masih menggantung. Disnakertrans Bantul sudah mengumpulkan para peserta untuk menyampaikan informasi bahwa keberangkatan ke Kalimantan Tengah dibatalkan dan akan dipindahkan ke lokasi lain.

“Lokasi alternatif sedang diusahakan oleh pusat. Ada kemungkinan di Sulawesi atau daerah lain yang memang tersedia kuota. Tapi jumlahnya mungkin berkurang dari target awal 10 KK,” jelasnya.

Rumiyati menambahkan, meski lokasi berubah, fasilitas yang akan diterima calon transmigran tetap sama. Tugas pemerintah daerah pengirim, seperti Bantul, adalah memastikan peserta siap dan kompetitif melalui pembekalan keterampilan sebelum berangkat.

Secara keseluruhan, tahun ini DIY mendapatkan kuota 35 KK program transmigrasi dari pemerintah pusat, dengan Bantul memperoleh jatah 10 KK. Namun karena penolakan di Kalimantan Tengah, seluruh kuota untuk DIY ikut terdampak.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyatakan komitmen daerahnya untuk terus mengirim tenaga kerja terampil melalui program transmigrasi. Menurutnya, transmigrasi bukan hanya solusi pemerataan penduduk, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.

“Kami selalu aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi warga yang berminat. Kami ingin mereka yang berangkat sudah terbekali ilmu dan keterampilan yang cukup,” kata Halim.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bantul memberikan uang saku Rp15 juta untuk setiap kepala keluarga peserta transmigrasi serta tanah garapan dan perlengkapan fasilitas pertanian di lokasi. Halim berharap, pemerintah pusat segera menetapkan lokasi baru sehingga pemberangkatan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Animo warga Bantul untuk ikut transmigrasi masih tinggi. Jangan sampai semangat ini hilang karena ketidakpastian lokasi,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News