APBD 2026 Defisit, Pemkab Bantul Siapkan Strategi Efisiensi Belanja

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menghadapi tantangan defisit dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

Meski demikian, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan tetap optimistis program-program kerja strategis pada tahun depan bisa berjalan sesuai rencana.

BACA JUGA: Talut Sungai Gajahwong Ambrol, Rumah Warga Terancam

Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk sawah produktif berkelanjutan.

“Pada tahun 2026 kita ingin membantu para petani dengan membebaskan pajak bumi bangunan (PBB) sawah produktif berkelanjutan,” ucap Halim kepada awak media, Selasa (19/8/2025).

Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah diproyeksikan semakin meningkat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) Bantul dinilai masih relatif stagnan. Kondisi ini, menurut Halim, menimbulkan tekanan pada sektor pendapatan.

“Tapi, kita tetap optimis karena kita juga punya sumber-sumber pendapatan lain yang bisa kita optimalkan,” tutur Halim.

Untuk menekan dampak defisit, Pemkab Bantul sementara waktu mengambil langkah pengurangan belanja yang dianggap bisa diefisienkan.

Beberapa pos anggaran yang dinilai tidak mendesak akan dipangkas agar beban keuangan daerah tidak semakin berat.

Sebelumnya, rancangan KUA-PPAS 2026 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul. Dalam dokumen itu, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,131 triliun.

Rincian dana perimbangan masih mengacu pada angka tahun 2025 sesuai ketentuan berlaku, dan nantinya akan disesuaikan setelah terbit surat dari Menteri Keuangan terkait alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2026.

Adapun proyeksi PAD untuk tahun 2026 mencapai Rp760 miliar. Namun, dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik maupun non-fisik belum masuk dalam perhitungan.

Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah daerah memproyeksikan kebutuhan sebesar Rp2,406 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat maupun daerah.

“Sehubungan dengan belanja itu, maka terjadi defisit sekitar Rp275 miliar yang selanjutnya akan diantisipasi melalui kebijakan cost pembiayaan daerah. Akan tetapi, angka defisit tersebut masih bersifat sangat sementara, sehingga dalam pembahasan masih terbuka kemungkinan perubahan,” urai Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News