Anggaran MBG dari APBD Kulonprogo Dialihkan untuk Sektor Lain

Harianjogja.com, KULONPROGO —Anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang awalnya dianggarkan melalui APBD 2025 kini sudah dialokasikan ke sektor lain. Sebab karena penganggaran MBG akhirnya menggunakan APBN bukan dari dana pemerintah daerah. Hal tersebut berlaku juga di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo.

BACA JUGA: Kawasan Paralayang Dibangun di Bukit Menoreh

Alokasi anggaran MBG ke sektor lain sudah ditetapkan dalam APBD perubahan 2025. Lantaran APBD Kulonprogo tidak digunakan untuk MBG. "Anggaran yang tidak jadi untuk MBG itu anggaran tahun 2025 dan sudah disahkan dalam APBD perubahan," ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Yuli Yantoro saat dihubungi, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, dalam APBD perubahan tersebut anggaran MBG banyak pergeseran-pergeseran yang dilaksanakan eksekutif. Namun dia tidak bisa membeberkannya. Sedangkan APBD perubahan 2025 ini sudah ditetapkan sejak Agustus lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono menambahkan anggaran MBG untuk 2025 ini sekitar Rp14 miliar lebih yang sudah direalokasi ke sektor lain. Menurutnya anggaran tersebut sudah digunakan untuk memenuhi program kegiatan lain. Termasuk menjadi penambah kemampuan keuangan pada saat pembahasan perubahan APBD.

"Anggaran MBG kan 14 miliar lebih terus kita masukan di kemampuan kedua di perubahan APBD sehingga ada tambahan untuk keuangan daerah," ucapnya. Triyono menyampaikan, alokasi anggaran MBG tersebut di untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program OPD termasuk untuk DPRD Kulonprogo. Namun, tentunya semuanya dilihat sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Ketika realokasi anggaran MBG tidak cukup sehingga tidak bisa dipaksakan. "Kalau tidak cukup dirasionalisasi usulannya sehingga hasil akhir harus balance antara uang yang ada dengan program kegiatan yang tertuang di APBD," tuturnya.

Anggota Banggar DPRD Kulonprogo, Agung Raharjo mengungkapkan anggaran MBG itu untuk mendanai program pembangunan yang mengalami efisiensi. Sehingga masih bisa ada 11 paket jalan dan JPO yang dilaksanakan tahun ini di tengah efisiensi.

Namun jumlah itu tidak menampung semuanya, hanya sebagian sehingga ada yang tidak mendapat penganggaran. "Sayangnya penyerapannya dari anggaran MBG itu lambat sampai saat ini," ungkapnya. Menurutnya, harusnya dimulai Februari sampai Maret tetapi baru dimulai September ini sehingga lambat dalam penyerapan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.