LBH Jogja Telusuri Keberadaan 26 Orang Usai Kericuhan di DPRD DIY
LBH Jogja mendata 48 orang terkait kericuhan di DPRD DIY. Sebanyak 14 orang pulang, delapan ditahan, dan 26 belum diketahui keberadaannya.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa berkomitmen mewujudkan misi mereka seperti dalan alus lan padang (jalan halus dan terang). Di APBD Perubahan, Pemkab mengalokasi Rp5,4 miliar untuk peningkatan empat ruas jalan kabupaten.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Fauzan Ma’aruf, mengatakan ada juga peningkatan gorong-gorong Cebongan dengan pagu anggaran Rp300 juta.
Khusus peningkatan jalan ada di ruas Genitem – Klaci dengan pagu Rp2,9 miliar. Adapun peningkatan jembatan ada di Jembatan Denokan Rp452,4 juta, Jembatan Bawuk Rp400 juta, dan Jembatan Tobongsari Rp1,7 miliar. Total nilai kontrak lima proyek tersebut Rp5,3 miliar.
“Tiga jembatan itu memang harus dilakukan peningkatan struktur soalnya dulu sempat rusak karena banjir,” kata Fauzan dihubungi, Sabtu (4/10/2025).
Tanggal kontrak lima proyek peningkatan tersebut dilakukan pertengahan September 2025. Waktu pengerjaan berbeda-beda. Paling lama 90 hari untuk proyek peningkatan jembatan. Fauzan optimistis proyek bersumber dari APBD P tersebut bisa selesai tepat waktu.
DPUPKP juga telah membuat rencana anggaran peningkatan jalan dan jembatan pada 2025. Pagu anggarannya Rp140 miliaran. Anggaran ini akan digunakan secara merata untuk 17 kapanewon di Bumi Sembada.
“Kalau Pokir Dewan, legislatif langsung menunjuk lokasi. Kami tinggal melaksanakan saja. Kalau peningkatan jalan dari kami kan melihat kerusakan, lalu-lintas, aksesibilitas ke pariwisata, ke pendidikan, ke pangan,” katanya.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan proyek infrastruktur di bidangnya juga terus berjalan. Tiga bulan menuju akhir tahun, progres pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan mencapai 38,7% dan pembangunan PSD Tempat Pemakaman Umum (TPU) Madurejo baru 5%.
“Kalau penanganan kawasan kumuh di Padukuhan Karanganyar Sinduadi 14,04 persen dan di Padukuhan Kaliwaru Condongcatur 14,04 persen,” kata Suwarsono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
LBH Jogja mendata 48 orang terkait kericuhan di DPRD DIY. Sebanyak 14 orang pulang, delapan ditahan, dan 26 belum diketahui keberadaannya.
Listyo Sigit melakukan sidak Koperasi Merah Putih di Cakung pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal.
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh tiga personel Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar.
Gapeka 2026 berlaku 1 Desember. KAI menambah 39 perjalanan kereta, termasuk KA Pandawa rute Semarang-Solo-Jogja.
Polri menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap nomor Prabowo dan sejumlah tokoh. Sebanyak 11 ponsel disita.