Bantul Akan Terapkan Pembayaran Digital di Semua TPR

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperluas penerapan sistem pembayaran digital di berbagai sektor layanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah rencana pemasangan barcode di seluruh Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), termasuk kawasan wisata dan parkir.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, penerapan pembayaran nontunai merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang akuntabel dan efisien.

“Cashless itu semakin menjadi budaya di Bantul. Bahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bantul dinyatakan sebagai daerah dengan akses keuangan tinggi dibanding wilayah lain,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Menurut Halim, pembayaran digital tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membuat pengelolaan keuangan lebih aman.

“Dengan sistem digital, uang langsung masuk ke bank dan tidak terjadi kebocoran. Termasuk di TPR-TPR itu nanti semuanya akan kita pasangi barcode. Digitalisasi harus kita mulai, termasuk parkir,” katanya.

Ia menjelaskan, sistem pembayaran parkir secara digital bukan semata untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga memberi kemudahan bagi masyarakat. Banyak pengunjung kerap mengalami kesulitan karena petugas parkir tidak memiliki uang kembalian saat transaksi tunai.

“Kalau bayar pakai uang besar, petugas sering tidak punya kembalian. Ini merepotkan dua pihak. Dengan digital, semua lebih lancar dan transparan,” ujarnya.

Rencana pemasangan barcode di TPR dan parkir telah dibahas dalam rapat internal dan menunggu penerbitan peraturan bupati sebagai payung hukum.

“Sudah jadi keputusan rapat, tinggal menunggu peraturan bupatinya. Nantinya semua tempat retribusi pariwisata dan parkir akan dilengkapi barcode atau metode pembayaran digital lainnya, tidak hanya QRIS,” ucapnya.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga tengah menyiapkan sistem pendaftaran daring bagi wisatawan sebelum berkunjung ke destinasi wisata di Bantul. Sistem ini memungkinkan wisatawan membeli tiket atau membayar retribusi lebih awal secara digital.

“Jadi wisatawan bisa daftar dulu sebelum datang. Pembayarannya pun sudah digital, ini akan memudahkan pengelolaan data kunjungan,” kata Halim.

Terkait lokasi TPR, ia mengakui saat ini masih ada sejumlah titik yang bersifat sementara, seperti di kawasan Parangtritis. Hal ini disebabkan banyaknya akses jalan menuju pantai, termasuk jalur-jalur kecil atau jalan tikus. Pemerintah sedang mengkaji sistem terbaik agar pungutan retribusi tidak tumpang tindih.

“Di satu hari, pengunjung bisa masuk lewat pintu mana pun tanpa dikenai retribusi berulang. Jadi konsepnya one gate for all. Tidak masuk akal kalau wisatawan yang sudah bayar di Pantai Gua Cemara, lalu pindah ke pantai sebelah, harus bayar lagi,” katanya.

Namun, Halim menambahkan, penerapan sistem baru itu membutuhkan kajian mendalam, terutama di kawasan Parangtritis yang memiliki banyak pintu masuk dan jalur alternatif.

“Kalau kita membangun pos retribusi di semua jalan, biayanya besar dan butuh banyak SDM. Itu tidak efisien. Karena itu sistem digital dengan barcode akan jadi solusi paling tepat,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bantul menertibkan TPR yang selama ini berdiri di jalan umum dan berpotensi menimbulkan konflik.

“Beberapa TPR yang lama sudah dinyatakan tidak sesuai aturan karena berada di jalan umum. Dengan sistem digital nanti, semuanya akan tertata lebih baik,” katanya.

Saat ini terdapat sekitar sepuluh titik TPR yang beroperasi dari sisi timur hingga barat wilayah pantai selatan Bantul. Sebagian masih dalam proses penataan dan uji coba sistem digital.

“Beberapa sudah beroperasi, lainnya masih proses. Tapi ke depan semuanya akan kita arahkan ke sistem pembayaran digital agar lebih aman dan tertib,” ujar Halim.

Langkah digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberi pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan.

“Kalau semua serba mudah dan transparan, wisatawan senang, petugas juga terbantu, dan pemerintah daerah bisa mengontrol keuangan dengan baik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News