Minat Warga DIY Bekerja ke Luar Negeri Masih Rendah

Harianjogja.com, JOGJA—Partisipasi warga DIY untuk bekerja di luar negeri, terutama Jepang disebut masih tergolong rendah. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Disnakertrans DIY, Tunggul Bomoaji mengungkapkan dari total peserta program magang ke Jepang, pekerja asal DIY tidak sampai 10 persen.

Rendahnya minat ini menjadi sorotan karena peluang ekonomi yang ditawarkan cukup besar, terutama dalam membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tunggul menyebut rendahnya partisipasi tersebut antara lain dipengaruhi pergeseran minat generasi muda ke sektor digital dan industri kreatif.

Pekerjaan industri di Jepang menuntut kedisiplinan tinggi dan jam kerja panjang, sehingga tidak banyak yang berminat. “Dari pengalaman kami, peserta magang asal DIY biasanya kurang dari 10 persen. Kebanyakan justru dari luar daerah. Mungkin karena minat anak muda sekarang lebih banyak ke sektor digital atau pekerjaan kreatif,” ujar Tunggul, Kamis (16/10/2025).

Di tengah tren minat yang rendah, Jepang bersiap menerapkan sistem baru bernama Ikusei Shuro pada 2027. Skema ini akan menggantikan program magang konvensional. Tunggul menjelaskan, perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi besar bagi lembaga pelatihan kerja (LPK).

“Kalau program magang benar-benar dihapus, LPK tidak lagi bisa menempatkan peserta. Untuk menjadi lembaga penempatan pekerja migran formal, ada syarat berat seperti setoran deposit Rp1,5 miliar. Ini tantangan besar,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menilai rendahnya minat warga DIY perlu dijawab dengan langkah konkret. Ia menegaskan program kerja ke luar negeri memiliki dampak ekonomi nyata bagi keluarga pekerja.

“Program ini terbukti efektif untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Tapi minat warga DIY masih rendah. Ini perlu kita cari solusinya bersama,” kata Imam.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan pembiayaan lewat perbankan, agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah.

“Pemerintah daerah harus hadir, misalnya melalui program sosialisasi dan fasilitas pembiayaan lewat BPD DIY. Risiko kegagalannya juga sangat rendah, jadi ini sangat layak untuk difasilitasi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News