Sidak Ungkap Higiene SPPG Gunungkidul Belum Tertib

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengelola Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diminta menjaga higienitas menu yang disajikan maupun di tempat memasak. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko keracunan terhadap program makan bergizi gratis.

Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Roni Hermawan mengatakan, di akhir pekan lalu bersama dengan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah SPPG. Adapun hasilnya masih ditemukan ada satuan pelayanan yang belum menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi di tempat pengolahan program makan bergizi gratis.

“Sanitasi hal yang mendasar dan harus dijaga kebersihannya,” kata Roni, Minggu (2/11/2025).

Di dalam sidak yang dilakukan, ia menemukan saluran pembuangan yang mampet, ventilasi terbuka tanpa pelindung. Di sisi lain, kawanan lalat juga ada masuk ke lokasi tempat memasak.

“Bahkan ada yang sampai menimbulkan bau karena saluran pembuangannya mampet,” katanya.

Diharapkan temuan yang kurang baik ini bisa diperbaiki. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebersihan dapur harus terus ditingkatkan agar terjaga higienitasnya.

“Kepala dapur sangat memegang kunci dalam upaya menjaga kebersihan sanitasi. Jadi, harus bisa memastikan menu makanan disalurkan benar-benar aman dan tidak terpapar bakteri yang bisa membahayakan pengonsumsinya,” katanya.

Kendati demikian, sambung Roni, tidak semua SPPG bermasalah dengan kebersihan dan sanitasi. Pasalnya, juga sudah ada satuan pelayanan yang benar-benar menerapkan standar kebersihan di dalam pengolahan makanan untuk disajikan kepada penerima manfaat.

“Kami siap mendampingi dan mengawasi secara berkala agar seluruh dapur benar-benar siap dan tidak lagi menimbulkan risiko terjadinya kejadian luar biasa,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo:400.5.7/7112/SJ tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis, setiap SPPG diwajibkan berkoordinasi dengan pemkab dan jajaran Forkompinda.

“Saya menyambut baik aturan ini karena jadi momentum untuk optimalisasi dalam pengawasan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan aman,” kata Mbak Endah.

Ia pun meminta kepada seluruh SPPG di Gunungkidul untuk segera mengurus SLHS. Sertifikasi ini sebagai bukti bahwa tempat pengolahan ini benar-benar layak dan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Kami tidak ingin kasus keracunan terjadi lagi. Rapat koordinasi akan kami intensifkan karena dalam upaya pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis di Gunungkidul,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.