BGN Sebut Kasus Keracunan MBG di Sleman Hanya Mual-mual Saja

Harianjogja.com, SLEMAN—Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn), Dadang Hendrayudha mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Rabu (5/11/2025). Dalam kunjungan ini, ia menyampaikan realitas keracunan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara umum korban keracunan pangan menu MBG, hanya sekitar 0,28% - 0,83% (sepuluh hingga 30 orang) dari total penerima manfaat satu dapur SPPG sebanyak 3.600 orang.

“Dan sebenarnya korban terdampak itu tidak ada yang dirawat. Mual-mual saja. Dari 3.500 penerima, hanya 20 orang saja [yang dirawat]. Jangan salah, di Bojonegoro itu ada penerima manfaat makan menu MBG hari ini dampaknya besok [diare]. Usut punya usut habis makan seblak [jadi sebab diare],” kata Dadang ditemui di Kantor Wakil Bupati Sleman, Rabu (5/11/2025).

Tapi ia mengakui ada cemaran bakteri e-coli pada air di sejumlah kasus keracunan pangan menu MBG di sejumlah daerah. Katanya apabila memang ada keracunan, BGN akan menghentikan sementara dapur hingga hasil laboratorium keluar.

Adapun pertemuannya dengan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, membahas intensifikasi pemantauan program MBG. Intensifikasi ini melibatkan Satgas Percepatan MBG Sleman. Lewat Satgas, Dadang meminta bantuan untuk memeriksa ulang standar operasional prosedur (SOP) dan sarana-prasarana.

“Dapur juga harus punya instalasi pengelola air limbah [IPAL]. Semua dikelola secara profesional. Kami minta bantuan ke Dinas Kesehatan juga terkait pemberian sertifikat laik higiene dan sanitasi [SLHS],” katanya.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai kerja sama pemantauan secara lebih terstruktur. Nantinya ada organisasi baru yang beranggotakan sejumlah pihak lintas sektor.

“Kami akan memasukkan pejabat eselon II dan III ke struktur organisasi ini. Ini beda dengan Satgas Percepatan MBG. Jadi benar-benar baru yang garis koordinasinya dari BGN, Provinsi, Kabupaten,” kata Danang.

Dengan keterlibatan dan kewenangan yang semakin luas, ia berharap Pemkab Sleman bisa ikut mengintervensi program MBG apabila memang diperlukan dengan tujuan program bisa berjalan lancar.