Rapat ASN Semua OPD Kulonprogo Tanpa Snack di 2026

Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulonprogo menyiapkan skema efisiensi anggaran 2026. Efisiensi dilakukan sebagai dampak pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk Kulonprogo.

Kepala Bapperida Kulonprogo, Muh Aris Nugroho mengungkapkan, sudah ada sejumlah opsi untuk menyikapi efisiensi anggaran karean adanya pengurangan dana TKD dari pusat. Menurutnya, efisiensi akan menyasar kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendukung. Salah satunya tidak ada hidangan atau populer dengan snack saat rapat di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026 mendatang.

"Termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) diminimalkan, rapat-rapat kemungkinan besok sudah tidak ada jamuan rapat atau sudah tidak ada hidangan rapat [snack] di semua organisasi perangkat daerah (OPD), dan efisiensi belanja operasional perjalanan dinas," katanya kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

Selain itu pengadaan ATK juga diefisiensi sejalan dengan layanan pemerintahan di Kulonprogo sudah merambah digitalisasi. Sehingga anggarannya diminimalkan agar tidak terlalu besar nilainya. Aris menegaskan efisiensi ini sudah menjadi arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo.

Meski demikian besaran nilai anggaran yang dilakukan efisiensi belum bisa disampaikannya. "Pelayanan kepada publik menjadi prioritas, walaupun ada efisiensi diupayakan tetap maksimal dan tidak terdampak," katanya.

Aris menuturkan, pelayanan publik yang dimaksud seperti perlindungan kesehatan seperti BPJS, aspek pendidikan, infrastruktur jalan juga tetap maksimal di tengah efisiensi. Menurutnya, infrastruktur jalan diupayakan tetap maksimal. Namun, memang dipastikan volumenya akan berkurang tidak sebesar sebelumnya.

"Misalkan suatu ruas jalan awalnya membangun 1 kilometer misalnya, ruas jalan itu tetap akan diperbaiki tetapi volumenya bisa saja dikurangi menjadi 750 meter. Itu misalnya," ungkapnya.

Pengurangan dana TKD ke Kulonprogo sebesar Rp117 miliar untuk 2026. Aris menuturkan, untuk menyikapi itu, bisa saja mengajukan kegiatan dari pusat melalui kementerian yang pelaksanaannya di daerah. Di tengah efisiensi dana TKD ke Kulonprogo ini sejumlah kementerian memiliki dana signifikan untuk infrastruktur di daerah.

"Kami akan usulkan kegiatan masyarakat ke pusat, TKD yang kurang ke daerah malah di beberapa kementerian anggarannya ditambah yang sasarannya di daerah," katanya.

Aris mencontohkan, seperti jalan ada Inpres jalan daerah yang itu menyasar milik kabupaten tetapi didanai dari pusat.
Opsi itu yang akan disasar untuk menunjang pelaksanaan infrastruktur di Kulonprogo di tengah pengurangan dana TKD saat ini.

Pihaknya akan mengajukan ke berbagai kementerian pusat agar tetap pembangunan infrastruktur tetap terlaksana. "Banyak sekali program pusat yang dilaksanakan di daerah sehingga kami upayakan itu agar bisa dibiayai karena ada kompensasi pembiayaan dari nasional," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.