Advertisement
Raperda Perfilman Jadi Sorotan DPRD DIY Tahun Depan
DPRD DIY - Harian Jogja - Gigih M Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— DPRD DIY menyiapkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang akan mulai dibahas pada 2026. Dari enam raperda tersebut, Raperda Pengelolaan Perfilman diperkirakan menjadi sorotan utama karena menyangkut tata kelola industri film yang tengah berubah pesat seiring perkembangan teknologi digital.
Ketua Bapemperda DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan kebutuhan regulasi perfilman sudah cukup mendesak. Menurutnya, tata kelola yang kuat diperlukan untuk menjaga karakter budaya DIY sekaligus memperkuat daya saing ekosistem film lokal.
Advertisement
“Perfilman merupakan cermin identitas. Kita ingin film-film dari Yogyakarta bisa memperkenalkan filosofi budaya kita kepada dunia, sekaligus menjadi ruang ekspresi yang inklusif dan berdaya secara ekonomi,” ujar Yuni, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan, Raperda Pengelolaan Perfilman diprediksi menyedot perhatian lebih selama pembahasan karena tingginya harapan pelaku industri kreatif terhadap adanya kepastian regulasi.
BACA JUGA
Dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu, Bapemperda melaporkan bahwa seluruh sasaran Propemperda 2025 telah rampung sebelum batas fasilitasi Kemendagri pada 30 November 2025.
Sementara itu, penyusunan Propemperda 2026 dilakukan mengikuti pedoman Kemendagri, termasuk penguatan aspek kewenangan dan keselarasan dengan regulasi nasional.
“Pembentukan perda ke depan harus betul-betul dikaji dengan baik, mulai dari aspek kewenangan hingga keterkaitan dengan regulasi secara vertikal dan horizontal,” tegasnya.
Selain evaluasi kinerja 2025, program legislasi 2026 juga memuat sembilan raperda luncuran yang masih menunggu hasil fasilitasi Kemendagri. Sementara enam raperda baru dijadwalkan dibahas pada triwulan pertama hingga pertengahan 2026.
Adapun enam raperda baru tersebut meliputi: perlindungan konsumen; keamanan dan mutu pangan asal hewan; pengelolaan perfilman; penanggulangan bencana; rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2026–2056; serta pengelolaan dan pelestarian kawasan karst.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PHRI DIY Minta UMP Sektoral Tidak Berlaku pada 2026, Ini Alasannya
Dua Pasang Remaja Digerebek di Penginapan Kasihan Bantul
Kasus Korupsi Bohol Gunungkidul Siap Disidangkan Pekan Depan
Raperda Perfilman Jadi Sorotan DPRD DIY Tahun Depan
Advertisement
Penamaan Jembatan Kabanaran Dipersoalkan, Pemprov DIY Angkat Bicara
Dua Kalurahan di Gunungkidul Gagal Cairkan Rp222 Juta Dana Desa
81 Ribu Warga Kulonprogo Terima Bansos, 427 KPM Dinonaktifkan
Tiang Bangunan di TPI Baron Gunungkidul Rawan Ambruk
Aksi Hijau Sungai Code, JSGI Rangkul Warga Tanam Pohon Kepel
Advertisement
Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Dapat Bantuan Beras dan Minyak
Kontes Andong Digelar untuk Jaga Citra Wisata Jogja, Ini Jadwalnya
Jembatan Bambu akan Gantikan Akses Putus Jalur Wisata Srikeminut
Kalurahan di Sleman Didorong Jadi Teladan Keterbukaan Informasi
Sosialisasi Perkoperasian Dukung UMKM dan Masjid di Code
Advertisement
Ruang Komputer SMP Nanggulan Dibobol, 14 Laptop Chromebook Lenyap
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
