KPK Perkuat Pendidikan Antikorupsi dari Keluarga hingga Desa

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penguatan pendidikan antikorupsi dari keluarga hingga desa sebagai strategi membangun budaya integritas nasional, disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam media visit di Harian Jogja, Sabtu (6/12/2025).

KPK disebut tidak hanya menyasar pendidikan formal, tetapi juga ruang-ruang informal agar nilai integritas dapat menyebar lebih luas dan efektif. “Selain melakukan penindakan, KPK juga gencar melakukan pendidikan dan pencegahan. Di dalam upaya pendidikan antikorupsi, KPK tidak hanya masuk di dalam ruang-ruang formal, tapi juga di ruang-ruang informal. Kami datang mulai dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi,” ujar Ibnu. 

Ia menjelaskan KPK terus mendorong lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi agar memiliki kurikulum khusus antikorupsi. Selain itu, pemberantasan korupsi butuh kolaborasi semua pihak termasuk media. Bagi Ibnu, media atau pers memiliki peran penting dalam mengkampanyekan anti korupsi. Peran media sangat besar dalam mendukung pemberantasan korupsi. "Maka dari itu, KPK berterima kasih kepada media yang turut serta dalam menyuarakan anti korupsi," ungkap Ibnu. 

Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan di ruang informal, KPK juga menjalankan program Desa Antikorupsi yang mendorong tata kelola anggaran desa secara transparan. Kalurahan Panggungharjo di Sewon, Bantul menjadi salah satu pilot project nasional dari program tersebut.

“KPK mendorong bagaimana sebuah entitas desa ini bisa mengelola anggarannya secara transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan karang taruna dalam perencanaan maupun pelaksanaan program,” kata Budi.

Ia menyebut KPK sebelumnya juga melakukan kajian terkait pencegahan korupsi berbasis keluarga. Kajian itu menyoroti pentingnya penanaman nilai antikorupsi oleh orang tua kepada anak sejak dini.

“Tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang kami tangani justru berasal dari hubungan keluarga, seperti suami–istri atau kakak–beradik,” ucapnya.

Menurut Budi, fakta tersebut menunjukkan adanya praktik permufakatan korupsi di lingkup keluarga, sehingga pendidikan antikorupsi harus dimulai dari unit terkecil masyarakat. Dari keluarga, nilai integritas diharapkan menguat dan meluas ke lingkungan desa serta masyarakat.

“Karena dari lingkup terkecil inilah internalisasi itu bisa lebih efektif. Bisa segera kita mulai. Kemudian membesar dari lingkup keluarga, lingkup desa, lingkup masyarakat yang lebih luas,” jelasnya.

Dengan begitu, nilai integritas dapat melekat dan terbawa dalam kehidupan sosial maupun lingkungan kerja. Penguatan pendidikan antikorupsi ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan budaya integritas di Indonesia, menurut Budi.

Media visit KPK selain dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo; juga dihadiri Direktur LHKPN KPK, Herda Helmijaya; Direktur Monitoring KOK, Aida Zulaiha; Direktur Gratifikasi KPK, Arif Waluyo Widiarto dan lainnya. Selama dua jam rombongan KPK berdiskusi dan meminta pandangan terkait pemberantasan korupsi, termasuk di daerah.

Pemimpin Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu Prihartono mengatakan Harian Jogja sebagai bagian dari masyarakat pers di Indonesia juga berkomitmen menyuarakan pemberantasan korupsi. "Melalui pemberitaan dan konten yang lain, Harian Jogja mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan juga aparat penegak hukum lainnya. Bagi kami, korupsi adalah musuh bersama. Sebab, korupsi bisa menghancurkan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa," tegas Anton yang juga menjabat Direktur Konten Harian Jogja. 

Selain Anton, turut menemui rombongan KPK adalah GM Konten Harian Jogja, Budi Cahyana dan Division Head Operational & Communication Strategist, Yonantha Chandra Permana. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News