Bawaslu Bantul Perkuat Kemitraan Lintas Sektor Awasi Pemilu

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul memperkuat kemitraan lintas sektor sebagai strategi membangun demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas sesuai Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029.

Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029 yang menempatkan kolaborasi multipihak sebagai kunci pengawasan pemilu berintegritas menuju Indonesia Emas.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa penguatan kemitraan menjadi arah kebijakan lembaganya ke depan. Menurutnya, visi besar Bawaslu hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama lintas sektor.

“Penguatan kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari Renstra Bawaslu 2025–2029. Di dalamnya ditegaskan visi Bawaslu, yaitu kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas,” kata Didik Joko Nugroho, Rabu (17/12/2025).

Didik menjelaskan, Bawaslu Bantul menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Selain itu, kemitraan juga dijalin dengan organisasi kemasyarakatan, seperti karang taruna, Tim Penggerak PKK (TP PKK), serta penggerak Desa Anti Politik Uang.

“Ke depan, kemitraan akan kami fokuskan pada penguatan literasi politik dan demokrasi, pengawasan partisipatif, penguatan gerakan anti politik uang, serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu,” ujarnya.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Hakimul Ikhwan, menilai kemitraan lintas sektor merupakan fondasi penting pengawasan demokrasi. Ia menekankan perlunya tujuan dan tahapan yang jelas agar kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kemitraan perlu diarahkan untuk memperluas cakupan pengawasan, memperkuat literasi kepemiluan, serta meningkatkan deteksi pelanggaran. Selain itu, harus ada pembagian target jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Hakimul.

Menurutnya, pada tahap awal perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) kemitraan serta pemetaan aktor lokal. Tahap menengah dapat diisi dengan pelatihan organisasi masyarakat sipil dan uji coba jaringan relawan hingga tingkat kapanewon. Sementara jangka panjang memerlukan integrasi sistem pelaporan digital serta publikasi hasil kemitraan.

“Kemitraan adalah pilar penting pengawasan demokrasi karena mampu memperkuat legitimasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati, menyatakan kesiapan pihaknya memperkuat kolaborasi dengan Bawaslu Bantul pada 2026 melalui sejumlah program konkret.

“Kami akan memperkuat literasi demokrasi melalui pengembangan Bawaslu Corner, melaksanakan literasi kewarganegaraan yang menyasar masyarakat desa, serta mendukung pengelolaan arsip hasil pengawasan pemilu dan pilkada di Kabupaten Bantul,” ujar Dian.

Melalui penguatan kemitraan lintas sektor, Bawaslu Bantul berharap pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Bantul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.