Advertisement
Sleman Mulai Monitoring Penerapan UMK 2026 di Industri Menengah
Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman mulai memantau penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 di sejumlah perusahaan skala menengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan struktur dan skala upah sesuai ketentuan sekaligus menjamin hak pekerja terpenuhi.
Kepala Disnaker Sleman, Epiphana Kristiyani, menjelaskan monitoring dilakukan selama dua hari, Rabu (14/1) dan Kamis (15/1), dengan target delapan perusahaan per hari. Karena keterbatasan waktu, tidak semua perusahaan dapat disisir. Pemantauan lebih difokuskan pada industri kecil dan menengah yang dinilai mewakili kondisi lapangan.
Advertisement
“Untuk industri kecil, kami memprioritaskan pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujar Epiphana saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, bila ada perusahaan yang belum menjalankan UMK 2026 namun tidak termasuk dalam monitoring, pekerja dapat melapor ke pengawas Disnaker DIY melalui aplikasi Sasadhara di laman resmi nakertrans.jogjaprov.go.id. Mekanisme pelaporan ini terutama ditujukan bagi perusahaan kategori menengah dan besar, sesuai ketentuan pemerintah mengenai kewajiban penerapan UMK.
BACA JUGA
Sebagai informasi, Gubernur DIY sebelumnya telah menetapkan UMK Sleman 2026 sebesar Rp2.624.387, naik 6,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan melalui SK Gubernur DIY No. 443/2025 itu mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Sleman yang diputuskan pada 19 Desember 2025.
Epiphana menjelaskan bahwa penetapan UMK mengikuti formula PP No. 49/2025, yakni UMK berjalan ditambah penyesuaian berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alpha. Pada 2026, inflasi Sleman tercatat 2,56%, pertumbuhan ekonomi 5,19%, sementara nilai alpha disepakati 0,74 oleh unsur buruh dan pengusaha.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, berharap kenaikan UMK 2026 mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menilai penyesuaian UMK ini dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha dan kemajuan ekonomi daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelar Musda, ISMAYA DIY Teguhkan Peran Jaga Keistimewaan Jogja
Bantul Kucurkan Rp22,3 M untuk BOP dan BOSDA PAUD
Disnakertrans Bantul Temukan Pelanggaran UMK 2026 saat Sidak
PUKAT UGM: KUHAP Tak Atur Penampakan Tersangka dalam Konferensi Pers
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Genjot Pembukaan Jalan Baru di Perbukitan Menoreh
Sleman Mulai Monitoring Penerapan UMK 2026 di Industri Menengah
Keran Air Siap Minum Aktif Lagi di Malioboro, Ini Titik Lokasinya
UGM: Harga Pakan Berpotensi Naik akibat Geopolitik Global
Pemkab Bantul Perluas Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih
Advertisement
Long Weekend, Kunjungan Wisata ke Jogja Diprediksi Stabil
Okupansi Turun, PHRI DIY Minta Akomodasi Ilegal Ditertibkan
Pendataan Peserta TKA SMP Gunungkidul Dimulai Januari 2026
YIA Siap Tambah Penerbangan, Rute Bandung Aktif Februari
Pantai Sepanjang Ditata, Pandan Laut hingga Cemara Ditanam
Advertisement
Dukung Program 3 Juta Rumah, DIY Rehab 438 RTLH pada 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
