Pemkab Bantul Genjot Penurunan Kemiskinan di 2026, Begini Strateginya

Harianjogja.com, BANTUL—Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terus digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui kombinasi program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi warga miskin. Pendekatan ini dilakukan dengan menekan beban hidup masyarakat rentan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga yang masih produktif.

Hingga akhir 2025, tingkat kemiskinan di Bantul masih berada di angka 11,6 persen atau sekitar 127.250 penduduk dari total hampir satu juta jiwa.

Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanto, mengatakan strategi yang ditempuh pemerintah merupakan arahan langsung bupati dan dijalankan secara bertahap agar dampaknya bisa dirasakan merata.

“Kita mengikuti kebijakan bupati. Dalam penanggulangan kemiskinan, ada program pengurangan beban dan pemberdayaan,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Perlindungan Warga Rentan

Dalam program pengurangan beban, pemerintah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) bagi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi maupun dukungan keluarga.

“Bansos diberikan kepada masyarakat yang betul-betul tidak berdaya, seperti lansia terlantar, warga yang hidup sendirian, atau janda yang anaknya berada di luar Jawa dan tidak punya saudara. Itu kami bantu,” tutur Sukrisna.

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Selain bansos, Pemkab Bantul juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih dinilai produktif. Bantuan diberikan dalam bentuk dukungan modal usaha bagi warga yang memiliki keterampilan berdagang hingga membuat kerajinan kreatif.

“Kalau keluarga miskin itu masih bisa diberdayakan dan punya bakat usaha, tentu perlu diberi dukungan modal,” jelasnya.

Namun, penyaluran bantuan modal dilakukan selektif karena keterbatasan fiskal daerah.

“Modal usaha itu kan butuh besar. Sementara kemampuan keuangan daerah terbatas, jadi harus dilihat kelayakannya,” ucapnya.

Pada 2025, pemerintah telah menyalurkan berbagai program seperti Bantuan sosial reguler, Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), Alat bantu bagi penyandang disabilitas dan Program Sambung Pangan Bantul (Sapa Bantul).

Sapa Bantul menjadi salah satu inovasi dengan menyalurkan sembako melalui warung tetangga yang ditunjuk pemerintah. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 1.153 keluarga penerima manfaat (KPM).

Target 2026

Pada 2026, Pemkab Bantul menargetkan angka kemiskinan menurun hingga di bawah dua digit, yakni sekitar 9 persen. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan terlibat dalam penanganan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

“Masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Program pengentasan kemiskinan harus terus kita sempurnakan, jangan sampai ada warga miskin yang terlewat,” kata Halim.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas instansi agar akar persoalan sosial bisa ditangani secara efektif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News