Sultan HB X Tegaskan Pers Harus Bermartabat saat Pelantikan PWI DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Kepercayaan publik terhadap media dinilai kian rentan di tengah arus informasi real-time dan logika clickbait, sehingga pers dituntut menjaga martabat, ketelitian, dan etika, seusai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY masa bakti 2025–2030 di Kepatihan, Kamis (22/1/2026).

Momentum pelantikan tersebut menjadi panggung bagi Sultan untuk menegaskan ulang peran strategis pers sebagai pilar demokrasi yang tidak sekadar cepat menyampaikan peristiwa, tetapi juga mampu menghadirkan makna, konteks, dan pencerahan bagi publik.

Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan komitmen kepengurusan periode 2025–2030 untuk menjadikan masa bakti ini sebagai fase penguatan jurnalisme yang berkualitas, berpihak pada kebenaran, kepentingan publik, dan nilai-nilai keistimewaan Jogja.

“PWI DIY akan fokus pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi wartawan. Karena itu, kami pengurus PWI DIY mohon doa dan dukungan semua pihak agar pengurus PWI DIY masa bakti 2025–2030 dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi pers yang bermartabat dan Jogja yang berkeadaban,” ujarnya.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menuturkan PWI lahir di Solo pada 9 Februari 1946 dengan semangat perjuangan bersama pemerintah dan rakyat. Sejak awal, pers menjadi elemen strategis bangsa dalam mencerdaskan dan memajukan Indonesia.

“Pada zaman kemerdekaan, kita berjuang bersama-sama untuk mengantarkan Indonesia turut dan kokoh Indonesia merdeka. Dengan perjuangan yang sangat terbatas ketika koran-koran, ketika radio menjadi pusat perjuangan kita waktu itu,” paparnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi PWI kini semakin kompleks, namun nilai perjuangan tetap harus dijaga. “Apa itu perjuangannya? Adalah tetap meneguhkan wartawan PWI sebagai alat atau insan perjuangan bagi kemajuan bangsa Indonesia,” katanya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus terlantik seraya mengingatkan bahwa amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab profesional dan moral.

“Amanah ini adalah tanggung jawab profesional dan moral untuk menjaga martabat pers serta kepercayaan publik terhadap dunia jurnalistik,” ungkapnya.

Di tengah derasnya arus informasi dengan kecepatan real-time, algoritma, dan logika clickbait, Sultan menilai nilai kehati-hatian justru semakin relevan. Mutu sebuah berita, menurutnya, ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, serta kebersihan niat dalam menyampaikannya.

“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline. Ia cermat dalam menimbang konteks, tuntas dalam memaknai data, serta bijak dalam menutur narasi agar informasi sungguh hadir sebagai pencerahan publik, bukan sekadar riuh perhatian sesaat,” ujarnya.

Wartawan, lanjut Sultan, tidak hanya dituntut sigap, tetapi juga teguh—teguh pada verifikasi, teguh pada etika, dan teguh pada keberpihakan kepada kebenaran.

“Kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan. Kebebasan tanpa tanggung jawab berpotensi melukai kepercayaan publik. Di sinilah peran organisasi profesi seperti PWI menjadi sangat penting,” katanya.

Pemerintah Daerah DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan demokrasi. Relasi pers dan pemerintah idealnya ibarat dua pilar penyangga jembatan, berdiri terpisah namun saling menguatkan agar masyarakat dapat melintas dengan aman.

“Pemerintah berkewajiban membuka ruang informasi yang transparan dan akuntabel. Pers pada sisi lain berkewajiban menguji, mengoreksi, dan menyampaikannya secara berimbang. Kritik yang berlandaskan fakta adalah energi bagi perbaikan, sementara dialog yang sehat adalah fondasi kepercayaan publik,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News