Pemkab Sleman Perkuat Tata Kelola Data, Gandeng Kemendagri

Catur Dwi Janati

Jum'at, 27 Maret 2026 - 20:47 WIB

Jumali

Pemkab Sleman Perkuat Tata Kelola Data, Gandeng Kemendagri

Pemkab Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Asistensi serta Pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeripada Jumat (27/3/2026) di ruang rapat Sembada Setda Kabupaten Sleman. - Istimewa // Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman.

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar rapat koordinasi (rakor) dan asistensi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat tata kelola data daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan data pemerintah selalu mutakhir dan siap digunakan dalam pengambilan kebijakan.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan, serta diikuti Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa bersama jajaran pimpinan OPD.

Dalam forum tersebut, Deddy mengapresiasi capaian Pemkab Sleman yang dinilai terus menunjukkan tren positif di berbagai indikator pembangunan.

Namun, ia menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dan sesuai standar agar capaian tersebut dapat dioptimalkan.

BACA JUGA

"Jika melihat data, Sleman nilai-nilainya cenderung naik terus, semakin meningkat, tapi juga harus diikuti dengan penyajian data yang baik pula, agar nilainya bisa optimal," tegas Deddy, Jumat (27/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Danang Maharsa menegaskan komitmen Pemkab Sleman untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Ia menyebut data yang akurat dan siap pakai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kebijakan publik yang tepat sasaran.

"Untuk itu mungkin perlu mengundang dan berdiskusi dengan pihak terkait untuk memahami komposisi dan mekanisme penyediaan data yang baik," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sleman juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.

Beberapa indikator yang mengalami peningkatan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), usia harapan hidup (UHH), serta produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

Di sisi lain, angka kemiskinan dan prevalensi stunting balita juga dilaporkan mengalami penurunan.

Penguatan tata kelola data ini diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Sleman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.