Anggaran Ditekan, Kulonprogo Tetap Dampingi IKM Urus Sertifikat Halal
Meski terdampak efisiensi anggaran, DisperinkopUKM Kulonprogo tetap mendampingi IKM gula kelapa mengurus sertifikasi halal melalui program jemput.
Foto ilustrasi dapur MBG yang dikelola SPPG, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Wacana penajaman program makan bergizi gratis (MBG) agar difokuskan pada anak kurang gizi mendapat dukungan dari DPRD Kulonprogo. Kebijakan tersebut dinilai lebih tepat sasaran sekaligus efisien dari sisi anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Edi Priyono, menyampaikan bahwa MBG sebaiknya tidak lagi diberikan secara luas kepada seluruh anak, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti anak dengan kondisi kurang gizi maupun stunting.
“Agar lebih tepat sasaran, program ini akan lebih efektif jika difokuskan pada anak yang memang membutuhkan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Lebih Tepat Sasaran dan Efisien
Menurut Edi, anak dari keluarga mampu umumnya sudah memiliki akses terhadap makanan bergizi, sehingga tidak perlu menjadi sasaran utama program. Dengan fokus pada kelompok rentan, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal.
Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam menurunkan angka stunting, yang masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan demikian, MBG dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan anak.
Validitas Data Jadi Kunci
Meski demikian, Edi menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat. Pemerintah daerah diminta memastikan data anak kurang gizi tersusun secara valid, terbarui, dan berbasis nama serta alamat.
“Jangan sampai ada anak yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terjangkau. Data harus benar-benar akurat dan selalu diperbarui,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas makanan dalam pelaksanaan MBG. Selama ini, masih ditemukan catatan terkait kandungan gizi yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak.
Menu Harus Sesuai Usia
Edi menilai perlu adanya pembedaan menu berdasarkan kelompok usia, mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan kalori dan protein yang berbeda, sehingga penyusunan menu harus melibatkan tenaga ahli gizi.
“Standarisasi menu berbasis kebutuhan gizi wajib diterapkan agar manfaat program benar-benar optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susilaningsih, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Ia menyebutkan, rencana pengembangan MBG berbasis sasaran anak kurang gizi sudah mulai disiapkan, termasuk melalui proyek percontohan SPPG.
Menurutnya, peran dinas kesehatan sangat penting, terutama dalam memastikan kualitas gizi makanan serta melakukan pengawasan selama pelaksanaan program.
“Harapannya kami bisa dilibatkan, khususnya dalam pemenuhan gizi dan pengawasan program MBG,” ujarnya.
Dorong Dampak Nyata
Dengan penajaman sasaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kurang gizi dan stunting di Kulonprogo.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari DPRD, dinas kesehatan, hingga tenaga ahli gizi, menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Meski terdampak efisiensi anggaran, DisperinkopUKM Kulonprogo tetap mendampingi IKM gula kelapa mengurus sertifikasi halal melalui program jemput.
Bareskrim Polri menetapkan dua bos produsen gas tawa Whip-Pink sebagai tersangka pelanggaran UU Kesehatan terkait produksi gas N2O.
PMI Gunungkidul memastikan stok darah aman dan menyiapkan donor darah mobile hingga akhir Agustus untuk menjaga ketersediaan darah.
Jaksa Agung memutasi Dirdik Jampidsus dan delapan kajati. Rotasi jabatan dilakukan untuk promosi dan penyegaran organisasi.
Menjaga integritas bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana setiap insan imigrasi mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab
KPK membagi kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur ke dalam tiga klaster suap yang melibatkan 21 tersangka.