Ratusan Suporter PSIM Datangi Latihan, Tuntut Tim Segera Bangkit
Ratusan suporter PSIM mendatangi latihan di Mandala Krida. Mereka menuntut Laskar Mataram bangkit dari zona degradasi Super League 2026/2027.
Lokasi Daycare Little Aresha. /Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Jogja setelah melakukan gelar perkara pada Sabtu (25/4/2026) malam.
Proses penentuan status hukum itu dilakukan usai penyidik mengkaji bukti serta keterangan saksi secara mendalam. Gelar perkara turut melibatkan unsur dari Polda DIY untuk memastikan konstruksi perkara dan kecukupan alat bukti.
“Kami telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 13 orang tersangka sementara. Mereka terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh,” ungkap Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, Minggu (26/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah polisi melakukan penggerebekan pada Jumat (24/4/2026). Dari temuan di lapangan, aparat mendapati adanya indikasi perlakuan yang dinilai tidak layak terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut.
“Petugas kami melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Ada yang kakinya diikat, tangannya diikat dan sebagainya,” jelas Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Riski Adrian.
Penyidikan tidak hanya menyasar pengasuh yang berinteraksi langsung dengan anak, tetapi juga pihak pengelola yayasan. Polisi menilai ada unsur pembiaran dari manajemen terhadap praktik pengasuhan yang melanggar hak anak.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dugaan tindak pidana meliputi kekerasan fisik, pengabaian, perlakuan salah, hingga tindakan diskriminatif yang berpotensi membahayakan anak.
Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan masyarakat dan orang tua. Sejumlah anak disebut kerap menangis dan menunjukkan ketakutan saat akan dititipkan, namun awalnya dianggap sebagai reaksi biasa karena berpisah dengan orang tua.
“Orang tua ada yang menjelaskan anaknya takut saat mau diantar, tapi mungkin belum kepikiran ada kekerasan. Rupanya memang ada terjadi kekerasan di daycare tersebut,” kata Riski.
Dari pendataan awal, jumlah anak yang tercatat di daycare tersebut mencapai sekitar 103 orang. Sementara yang terindikasi mengalami kekerasan sekitar 53 anak, mayoritas berusia di bawah dua tahun.
Sebagian korban yang mengalami luka fisik telah dibawa ke rumah sakit oleh orang tua. Sementara anak-anak yang tidak mengalami luka fisik tetap mendapatkan pendampingan psikologis melalui layanan UPT PPA.
Polisi masih terus mendalami motif di balik tindakan tersebut. Pemeriksaan lanjutan, termasuk visum terhadap korban, juga tengah dijadwalkan untuk memperkuat pembuktian secara medis.
“Kami masih mendalami motifnya. Detail perkembangan penyidikan dan peran masing-masing tersangka akan kami sampaikan secara resmi pada hari Senin (27/4/2026),” ujar Pandia.
Adapun pengurus daycare memilih bungkam atas kasus ini. Seorang pria yang disebut keluarga korban merupakan salah satu pengurus, memilih diam saat dicecar pertanyaan awak media saat ditemui di Polresta Jogja, pada Sabtu (26/4/2026) siang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ratusan suporter PSIM mendatangi latihan di Mandala Krida. Mereka menuntut Laskar Mataram bangkit dari zona degradasi Super League 2026/2027.
Muhammadiyah mendukung langkah Polri memberantas vape mengandung narkoba karena sejalan dengan fatwa haram penggunaan rokok elektrik sejak 2020.
Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset setelah pemilu Israel. Oposisi menjajaki dukungan partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru.
PAD sektor pariwisata Bantul baru mencapai Rp15,8 miliar hingga Oktober 2026. Dispar pesimistis target Rp29 miliar tercapai.
Polri dan BPOM membahas penyusunan regulasi penggunaan kratom untuk mencegah penyalahgunaan tanaman yang berpotensi membahayakan.
MA membatalkan konferensi pers putusan kasasi perkara suket ijazah SMA Gibran karena belum menerima salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026.