MBG Prasmanan di DIY Belum Diperluas, BGN Evaluasi Hasil Uji Coba

Harianjogja.com, JOGJA—Siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum bisa dipastikan akan menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan secara lebih luas. Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengevaluasi hasil uji coba sebelum menentukan kemungkinan penerapan metode tersebut di sekolah lain.

Uji coba MBG prasmanan berlangsung pada 5–16 Oktober 2026 di Sentolo, Kulonprogo, dan Turi, Sleman. Program ini menjadi sarana untuk mengukur efektivitas pola penyajian makanan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan operasional yang harus dipenuhi apabila metode tersebut dikembangkan.

Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, mengatakan pelaksanaan uji coba secara umum berjalan baik dan memperoleh respons positif dari siswa.

"Hal ini menjadi masukan yang baik dalam mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus melihat peluang penyempurnaan mekanisme pelayanan MBG kedepan," ujarnya, Kamis (22/10/2026).

Meski mendapat respons positif, penerapan sistem prasmanan di sekolah lain tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. BGN perlu memastikan setiap sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Gagat menjelaskan, sejumlah hal yang perlu diperhitungkan mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, peralatan penyajian, pengaturan alur pelayanan, kapasitas produksi, serta kecukupan waktu makan siswa. Standar kebersihan dan keamanan pangan juga harus tetap dipenuhi.

"Ada penyesuaian operasional, sarana dan prasarana, serta alat dan peralatan yang perlu diperhitungkan. Kita harus memastikan bahwa mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan, pemenuhan gizi, maupun standar keamanan pangan," jelasnya.

Hasil uji coba beserta berbagai catatan pelaksanaan telah dilaporkan kepada BGN Pusat. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

"Oleh karena itu, mengenai rencana perluasan ke sekolah lain, termasuk penentuan lokasi dan waktu pelaksanaannya, masih perlu menunggu hasil pembahasan, kesiapan teknis, serta arahan lebih lanjut dari BGN Pusat," paparnya.

Masukan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

Selain kesiapan teknis, BGN DIY juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat selama uji coba berlangsung. Gagat menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, serta berbagai pihak yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting karena MBG merupakan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan penerima manfaat. Masukan dari lingkungan sekolah dan orang tua dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak terlihat hanya dari proses penyajian makanan.

"Setiap masukan tersebut sangat berarti bagi kami dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi serta penyempurnaan pelaksanaan program ke depan," ujarnya.

Evaluasi, lanjut Gagat, tidak cukup hanya melihat kelancaran pembagian makanan. BGN juga perlu memperhatikan penerimaan siswa terhadap metode prasmanan, kecukupan porsi, pengelolaan makanan yang tersisa, keamanan pangan, serta efektivitas pelaksanaan di lingkungan sekolah.

Aspek tersebut penting agar perubahan mekanisme pelayanan tidak mengganggu waktu makan maupun kegiatan belajar siswa. Sekolah dan SPPG juga perlu memiliki alur pelayanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pengurangan Sisa Makanan Masih Perlu Diukur

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam uji coba MBG prasmanan adalah peluang mengurangi sisa makanan atau food waste. Melalui metode ini, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kecukupan porsi dan standar gizi yang telah ditetapkan.

Namun, potensi tersebut belum bisa langsung dianggap sebagai bukti bahwa sistem prasmanan lebih efektif mengurangi makanan terbuang. BGN masih perlu melakukan pengamatan dan pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui hasilnya.

"Sehingga hasil uji coba diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan, tantangan, dan aspek yang perlu disempurnakan dari sistem prasmanan dibandingkan mekanisme distribusi makanan yang selama ini diterapkan," kata Gagat.

Pengukuran sisa makanan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk memahami pola konsumsi siswa. Hasilnya juga perlu dibaca bersama aspek lain, seperti kesesuaian porsi, keamanan pangan, kenyamanan penerima manfaat, serta kelancaran pelayanan.

Gagat menegaskan, setiap pengembangan mekanisme MBG harus tetap mengutamakan kepentingan penerima manfaat. Inovasi penyajian perlu berjalan seiring dengan pemenuhan gizi, keamanan pangan, efektivitas operasional, dan keberlanjutan program.

BGN, kata dia, terbuka terhadap masukan maupun inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Meski demikian, setiap perubahan tetap memerlukan evaluasi dan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kesiapan di lapangan serta arahan BGN Pusat.

"Harapannya, setiap langkah penyempurnaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para penerima manfaat," lanjutnya.

Dengan demikian, hasil uji coba MBG prasmanan di DIY tidak hanya menjadi penilaian terhadap cara penyajian makanan, tetapi juga bahan untuk menentukan apakah metode tersebut dapat diterapkan secara efektif dan aman di sekolah lain. Hingga ada keputusan lebih lanjut dari BGN Pusat, jadwal maupun lokasi perluasan layanan belum dapat dipastikan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.