3.325 PPPK Paruh Waktu Bantul Menanti Kepastian Alih Status Kepegawaian

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 3.325 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bantul masih menunggu kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum dapat menentukan mekanisme pelaksanaannya karena masih menanti petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Triyanto, mengatakan informasi mengenai rencana pengalihan status tersebut memang sudah disampaikan melalui kanal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Namun, informasi tersebut belum disertai penjelasan teknis yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Bantul belum bisa memastikan tahapan, mekanisme, maupun skema pelaksanaan perubahan status kepegawaian tersebut.

"Kalau secara teknis seperti apa, kami belum disampaikan. Kami tidak bisa berandai-andai kalau formasinya belum tentu," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Triyanto menjelaskan jumlah PPPK paruh waktu di Bantul berdasarkan data terakhir mencapai 3.325 orang. Mereka bertugas dan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi di lingkungan Pemkab Bantul.

Penggajian PPPK Bantul Masih Menunggu Aturan

Dari sisi anggaran, Pemkab Bantul memastikan kebutuhan penggajian PPPK paruh waktu untuk tahun depan sudah dialokasikan. Meski demikian, kemungkinan perubahan skema pembiayaan apabila pegawai beralih menjadi PPPK penuh waktu masih menunggu ketentuan pemerintah pusat.

Hal itu termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang disebut berkaitan dengan rencana pengalihan status. Pemkab Bantul belum dapat memastikan bagaimana pembiayaan tersebut akan diterapkan sebelum aturan teknis diterbitkan.

Triyanto menegaskan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian administrasi kepegawaian. Pemerintah daerah juga perlu melakukan validasi untuk memastikan data pegawai yang diusulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Pengalihan status ini tidak hanya soal perubahan pencatatan data kepegawaian. Validasi data juga diperlukan agar jumlah dan status pegawai yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya," katanya.

Proses validasi dan penyesuaian administrasi tersebut nantinya melibatkan sejumlah instansi, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait. Dokumen kepegawaian juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pemkab Bantul akan menjadikan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya. Sampai aturan tersebut diterima, pemerintah daerah belum bisa memastikan pelaksanaan pengalihan status bagi ribuan PPPK paruh waktu tersebut.

Alih Status PPPK Mulai 1 Januari 2027

Sementara itu, Kementerian PANRB menyebut pengalihan status PPPK akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Perubahan status kepegawaian tersebut mencakup sejumlah kelompok profesi, yakni guru, tenaga kesehatan (nakes), petugas pemadam kebakaran (damkar), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam skema yang disampaikan, guru akan menjadi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag). Sementara itu, tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Adapun petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rencana pengalihan secara bertahap tersebut menjadi bagian dari kebijakan perubahan status kepegawaian PPPK. Namun, bagi Pemkab Bantul, pelaksanaannya tetap menunggu petunjuk teknis agar proses administrasi, validasi data, dan pembiayaan dapat mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.