Advertisement
Tambang Ilegal Semakin Gerus Lereng Merapi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kerusakan lereng Gunung Merapi akibat praktik penambangan ilegal kian mengkhawatirkan. Kepala Balai Pengawasan Pengendalian Pertambangan (BP3) ESDM DIY Agung Satrio mengatakan banyaknya penambangan di area pekarangan menjadi faktor utama semakin rusaknya kawasan lereng Merapi. Praktik penambangan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel, Ngemplak, Minggir dan Moyudan.
Khusus untuk penambangan di wilayah pekarangan, kata dia, paling banyak terjadi di Kecamatan Cangkringan yang mencapai 53 titik. Praktik itu tersebar di beberapa desa, seperti Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Wukirsari, dan Argomulyo.
“Selain itu, di [kecamatan] Prambanan dan Seyegan. Masing-masing mencapai 36 titik dan 34 titik,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Minggu (1/4).
Dia menyayangkan, aktivitas penambangan yang dilakukan secara manual oleh warga tersebut tidak diimbangi dengan bekal dan pengetahuan yang aman untuk bertambang, terlebih kebanyakan warga menambang pasir dengan ketinggian mencapai 7-8 meter. Akibatnya, tidak sedikit warga (penambang) yang menjadi korban (meninggal) akibat terkena longsoran material. Padahal, sudah jelas bahwa seluruh aktivitas penambangan pasir di daratan tidak dibenarkan atau dilarang, terlebih jika menggunakan alat berat.
"Susahnya menangani pertambangan rakyat. Umumnya mereka menganggap menggali sirtu (pasir-batu) adalah kegiatan yang sederhana, tapi masuk dalam kriteria pertambangan [UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara] yang pelaksanaannya sangat rumit," ucap Agung.
Kini, dia terus mendata kondisi lingkungan seputar penambangan pasir di wilayah DIY. Upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak lingkungan akibat aksi penambangan pasir di wilayah tersebut selama ini.
"Kami belum memiliki titik-titik potensi longsor akibat penambangan. Sebab peta itu yang membuat pemilik IUP. Tapi kami bersama BLH DIY terus memonitor lingkungan hidup terhadap aktivitas pertambangan, baik yang berizin atau tidak," ujarnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 25 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
- DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
- Jadwal Kereta Bandara YIA Kamis 25 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement