Masalah Dana Desa, Ini Solusinya menurut IRE

Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja
15 Mei 2018 17:20 WIB Herlambang Jati Kusumo Gunungkidul Share :
Ad Tokopedia

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Regulasi soal dana desa masih sering menjadi problem pemerintahan desa (pemdes). Pemerintah pusat dinilai tidak melihat kondisi desa, dan desa kurang diberi kewenangan.

Peneliti IRE, Arie Sujito mengatakan terkait dengan berbagai problem dana desa agar regulasi yang problematis dari peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri, hingga peraturan bupati harus dikonsolidasi dengan cepat. Jangan sampai regulasi bawah mendistorsi regulasi di atasnya.

“Jangan berbelit-belit, sederhana tidak masalah asal akuntabel,” katanya saat kegiatan diskusi bertajuk Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa di Balai Desa Logandeng, Playen, Selasa (15/5/2018).

Dia mengatakan dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengolahan dana desa juga harus dibuka menurutnya, sehingga orang tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa.

“Desa juga harus melihat, harus tahu apa yang direncanakan untuk pembangunan apa saja. Perkuat partisipasi, forum musyawarah dihidupkan mampu mengajak mereka dan mengontrol,” ucap Arie.

Dia berharap jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka dan mengontrol. Menurutnya saat ini tidak perlu repot untuk mengontrol dengan berkembangnya teknologi dan berbagai kemudahan lainnya.

Ad Tokopedia