Advertisement
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul memetakan masih ada ribuan rumah yang tidak layak huni (RTLH) di Bantul. Meski begitu lantaran anggaran yang terbatas, penanganan rumah tidak layak huni masih minim.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul, Erwin Prasmanta menuturkan masih ada 1.585 unit RTLH di Bantul. Dari jumlah tersebut, Kapanewon Sanden menduduki kapanewon dengan jumlah RTLH tertinggi di Bantul. Disana ada 155 unit RTLH.
Advertisement
"Kondisi RTLH di Kapanewon Sanden sebagian besar kondisi bangunan tidak berstruktur dengan pasangan baru bata tanpa semen atau hanya [di] pasang [dengan] tanah," ujarnya, Jumat (26/4/2034).
Dia menuturkan Pemkab Bantul dalam beberapa tahun terakhir mengucurkan anggaran untuk penanganan RTLH. Pada 2023 Pemkab Bantul mengucurkan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya di Bantul mencapai Rp3,1 miliar. Jumlah tersebut untuk menangani 155 unit RTLH.
Sementara 2024 Pemkab Bantul menganggarkan sekitar Rp1,9 miliar untuk penanganan 99 unit RTLH. Dengan anggaran tersebut, setiap penerima diberikan anggaran Rp20 juta untuk perbaikan rumah.
Baca Juga
Jumlah RTLH Masih 2.700 Unit, Bantul Hanya Akan Perbaiki 177 Rumah pada 2024
Duh! Belasan Ribu Rumah di Gunungkidul Berstatus Tak Layak Huni
Masih Ada 2.700 Rumah Tidak Layak Huni di Bantul
Menurut Erwin anggaran tersebut dapat digunakan perbaikan lantai, dinding serta atap rumah. Selain itu rumah yang struktur bangunannya belum sesuai standar rumah tahap gempa, dapat diperbaiki pula dengan anggaran tersebut. "Ini bantuan untuk perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," katanya.
Dia menyampaikan penerima bantuan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan antara rumah yang akan diperbaiki merupakan kepemilikan pribadi dan merupakan warga berpenghasilan rendah.
"Jadi seluruh RTLH yang tersebar di 17 kapanewon untuk prioritas penanganan dilakukan secara bergiliran, sehingga nantinya 17 kapanewon tersebut bisa tertangani secara merata," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Rekrutmen Pendamping Desa, Mendes PDT: Tak Boleh Terlibat Parpol
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal dan Tarif DAMRI Bandara YIA ke Jogja dan Magelang
- Musim Kemarau Datang Lebih Cepat, Pakar Klimatologi UGM Sarankan Warga Siapkan Rainwater Harvesting
- Giliran Kota Jogja Terkena Pemadaman Listrik Jumat Pagi hingga Siang, Ini Lokasinya
- Ribuan Pemohon PBG Mengalami Kendala, Pemkot Jogja Lakukan Pendampingan
- Mengenang Hamzah, Figur Sederhana yang Memanusiakan Manusia
Advertisement
Advertisement