Banyak Pemalsuan Data SKTM, Ini Respons Sultan

Suasana keramaian antrean orang tua calon siswa peserta PPDB SMA/K 2018 dalam mendapatkan rekomendasi SKTM, di kantor Balai Dikmen Kulonprogo, Jalan Bhayangkara, Senin (25/6/2018). - Harian Jogja/Uli Febriarni
11 Juli 2018 16:20 WIB I Ketut Sawitra Mustika Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menginstruksikan dinas pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengawasi dengan ketat penerimaan siswa dari jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ia juga berharap agar masyarakat tidak memanipulasi data dan status demi mendapatkan SKTM.

HB X mengatakan jalur SKTM hanya cara untuk masuk sekolah. Karena sebagai cara mendapatkan sekolah, maka memanipulasi data dalam pengajuan SKTM merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Karena sekolah merupakan tempat untuk mendidik anak supaya jadi orang yang jujur dan cerdas.

"Ya jangan dong [mengaku miskin padahal kaya]. Kalau kaya, ya, kaya lah. Karena itu hanya cara untuk masuk sekolah tertentu. Saya kira itu tidak baik. Saya berharap kasus seperti itu tidak terjadi di DIY. Saya minta dinas ketat mengawasi itu, baik di tingkat satu maupun dua," ujar HB X di kompleks Kepatihan, Rabu (11/7/2018).

HB X meminta dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mengamati para pemegang SKTM. Tujuannya untuk mengetahui apakah SKTM sudah dikeluarkan dengan tepat atau belum. "Jangan membohongi lah. Itu pendidikan yang tidak baik," kata Sultan.

Adapun terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), Sultan menganggap itu hal yang normal. Sebab, pembangunan sekolah pada masa lalu tidak pernah memikirkan tentang zonasi.

Menurut dia sistem zonasi yang paling sulit diterapkan adalah di Kota Jogja, karena satu zona bisa mendaftar di banyak sekolah sekaligus alias tertumpuk-tumpuk. Misalnya, orang yang tinggal di Kotabaru bisa mendaftar di SMAN 3 Jogja dan SMAN 6 Jogja.

"Kalau saya proporsional saja karena itu [zonasi] semua menghilangkan dominasi sekolah favorit. Itu [sekolah favorit] hanya anggapan orang tua. Pada hakikatnya sarana dan prasarana sekolah di DIY sudah memadai. [Sistem zonasi] Bisa dipertahankan. Kan win-win solution sudah dilakukan dan berjalan," kata dia.