Advertisement
Setelah Tergusur, Warga Terdampak Pembangunan Bandara Galau Tak Ada Kejelasan Nasib
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO- Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang menghuni relokasi magersari mempertanyakan janji pihak PT Angkasa Pura ihwal lahan pekerjaan yang dijanjikan setelah mereka tergusur dari calon lokasi bandara baru.
Salah seorang warga terdampak pembangunan bandara, Supangat mengungkapkan, sesuai janji awal, warga terdampak akan ditampung dalam lapangan pekerjaan di proyek NYIA. Mereka juga dijanjikan akan mendapat pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk bekal hidup kelak.
Advertisement
Bahkan 'syukur-syukur' bila pekerjaan itu akan terus bisa didapatkan, saat NYIA sudah beroperasi. Warga yang tinggal di magersari adalah buruh tani yang sudah tidak lagi memiliki lahan garapan.
“Janjinya, kami akan diberikan pekerjaan. Mana buktinya tidak ada, kalau KTP sudah pindah kami tidak ada yang memperhatikan karena sudah bukan warga terdampak,” kata dia, Jumat (21/9/2018).
Selama tinggal di relokasi, warga tidak memiliki pekerjaan tetap. Beberapa warga bernasib sama seperti dirinya, hanya sebagian kecil yang mendapat pelatihan dan bekerja. Supangat sendiri, hanya berjualan burung kicauan, sedangkan istrinya membuka warung.
“Kalau janji pemberdayaan dipenuhi kami siap pindah [kependudukan],” ujarnya.
Warga lain yang tinggal di relokasi Magersari, Reni menyatakan, warga yang tinggal di hunian relokasi magersari tak ada kejelasan nasib. Tidak ada perwakilan dari pemerintah desa yang datang, bahkan sekadar menanyakan kondisi dan kabar warga.
Ia menyayangkan, saat ini, bantuan beras untuk keluarga miskin yang tiap bulan diterimanya juga tak ada lagi kejelasan. Sejak pindah ke sana, warga tidak lagi menerima bantuan. Bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka, juga terhenti.
“Kami belum pindah KTP saja sudah tidak dapat [bantuan]. Bagaimana kalau KTP kita sudah di luar Glagah,” ungkap perempuan yang dulu tinggal di Dusun Kepek, Desa Glagah itu.
Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, mengaku tidak mengetahui, soal adanya warga yang menolak pindah kependudukan karena alasan belum adanya kejelasan pemberdayaan bagi warga terdampak. Menurut dia, selama tinggal di relokasi, tidak ada warga yang melaporkan kondisi mereka ke desa.
“Saya malah tidak tahu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Patahan Pemicu Gempa Membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, BRIN: Di Dekat Kota-Kota Besar
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Farmasi UAD Kembali Giatkan Sekolah Lansia Segar Guna Tingkatkan Kesehatan Lansia di Wirobrajan
- Stok Darah dan Layanan Donor Darah di PMI Kabupaten & Kota di DIY, Kamis 28 Maret 2024
- Baznas Jogja Buka Booth di Pusat Keramaian, Permudah Masyarakat Bayar Zakat
- KAI Daop 6 Turunkan Paksa 11 Penumpang yang Nekat Merokok dalam Kereta
- Lokasi dan Waktu Penukaran Uang Baru di Jogja dan Sekitarnya, Berikut Caranya
Advertisement
Advertisement