Setelah Tergusur, Warga Terdampak Pembangunan Bandara Galau Tak Ada Kejelasan Nasib

Sebuah spanduk merah terpasang di salah satu sisi kompleks perumahan relokasi magersari, yang diperuntukkan bagi warga miskin terdampak pembangunan NYIA, beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Uli Febriarni
22 September 2018 09:50 WIB Uli Febriarni Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang menghuni relokasi magersari mempertanyakan janji pihak PT Angkasa Pura ihwal lahan pekerjaan yang dijanjikan setelah mereka tergusur dari calon lokasi bandara baru.

Salah seorang warga terdampak pembangunan bandara, Supangat mengungkapkan, sesuai janji awal, warga terdampak akan ditampung dalam lapangan pekerjaan di proyek NYIA. Mereka juga dijanjikan akan mendapat pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk bekal hidup kelak.

Bahkan 'syukur-syukur' bila pekerjaan itu akan terus bisa didapatkan, saat NYIA sudah beroperasi. Warga yang tinggal di magersari adalah buruh tani yang sudah tidak lagi memiliki lahan garapan.

“Janjinya, kami akan diberikan pekerjaan. Mana buktinya tidak ada, kalau KTP sudah pindah kami tidak ada yang memperhatikan karena sudah bukan warga terdampak,” kata dia, Jumat (21/9/2018).

Selama tinggal di relokasi, warga tidak memiliki pekerjaan tetap. Beberapa warga bernasib sama seperti dirinya, hanya sebagian kecil yang mendapat pelatihan dan bekerja. Supangat sendiri, hanya berjualan burung kicauan, sedangkan istrinya membuka warung.

“Kalau janji pemberdayaan dipenuhi kami siap pindah [kependudukan],” ujarnya.

Warga lain yang tinggal di relokasi Magersari, Reni menyatakan, warga yang tinggal di hunian relokasi magersari tak ada kejelasan nasib. Tidak ada perwakilan dari pemerintah desa yang datang, bahkan sekadar menanyakan kondisi dan kabar warga.

Ia menyayangkan, saat ini, bantuan beras untuk keluarga miskin yang tiap bulan diterimanya juga tak ada lagi kejelasan. Sejak pindah ke sana, warga tidak lagi menerima bantuan. Bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka, juga terhenti.

“Kami belum pindah KTP saja sudah tidak dapat [bantuan]. Bagaimana kalau KTP kita sudah di luar Glagah,” ungkap perempuan yang dulu tinggal di Dusun Kepek, Desa Glagah itu.

Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, mengaku tidak mengetahui, soal adanya warga yang menolak pindah kependudukan karena alasan belum adanya kejelasan pemberdayaan bagi warga terdampak. Menurut dia, selama tinggal di relokasi, tidak ada warga yang melaporkan kondisi mereka ke desa.

“Saya malah tidak tahu,” ucapnya.