PILKADES SERENTAK: Pemkab Siap Kawal Visi Misi Kades Terpilih

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo akan mengawal terus visi dan misi para kades terpilih.

Kepala DPMDPPKB Kulonprogo, Sudarmanto, mengungkapkan visi misi yang disampaikan oleh para calon kades pada saat kampanye adalah sebatas proses politis. Namun ketika sudah terpilih menjadi kades maka visi dan misi mereka akan disusun lebih terukur dalam RPJMDes yang dibuat tiga bulan paska pelantikan. Dari RPJMDes ini, Pemkab dan pemerintah kecamatan akan berkoordinasi untuk mengawal arah kebijakan kades yang dituangkan di dalamnya. "Maka kami harapkan visi misi mereka itu supaya proyektif, visioner dan terukur," katanya, Minggu (14/10/2018).

Ia menambahkan untuk desa-desa yang berada di kawasan selatan atau dekat dengan lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) harus lebih menyiapkan arah kebijakan yang proaktif untuk penyediaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan BUMDes.

Di kesempatan yang sama, Sudarmanto juga meminta agar setelah pilkades selesai, bagi calon yang menang dan terpilih bisa turut merangkul calon yang tidak terpilih, sehingga semua bisa lapang dada dan pelaksanaan pemerintahan di desa bisa berjalan lancar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Akhid Nuryati, meminta kepada kades terpilih bisa mewujudkan visi dan misi mereka dalam 100 hari kerja pertama. Ia menambahkan pelaksanaan visi dan misi dalam 100 hari kerja Kades terpilih itu juga diterapkan dalam program pembanguan desa setiap tahunnya. "Jangan sampai kades yang terpilih tidak memiliki program kerja utama selama kepemimpinan," kata dia.

Akhid berharap pemerintah desa memetakan potensi desa, sehingga menjadi skala prioritas pembangunan. Peta potensi desa ini, diharapkan mampu mendongkrak dan menggerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti potensi pariwisata dan UMKM. Hal itu bertujuan agar progres pembangunan dapat terukur.

Pemungutan Suara Lancar

Pilkades di Desa Kedundang berjalan lancar dan aman kendati di lapangan terjadi penggabungan lima TPS berada di satu tempat, SD N 1 Kedundang. Hasil pantauan di lapangan, Pilkades di Desa Kedundang dimulai sejak pukul 07.35 WIB yang diawali dengan pembacaan sumpah anggota KPPS, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan jumlah surat suara yang ada dengan DPT.

Di lokasi pemungutan suara yang diperuntukkan bagi 1.773 DPT itu, warga sudah datang sejak pukul 07.00 WIB. Para lansia juga tak ingin ketinggalan memberikan suara mereka di antaranya bahkan ada lansia yang diantar menggunakan becak menuju TPS dan diantar pulang kembali menggunakan becak yang sama.

Ketua Panitia Pilkades Kedundang, Aris Suwasana, menuturkan semua tahapan Pilkades Kedundang berjalan sesuai aturan. Penggabungan beberapa TPS berada di satu lokasi bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah beberapa kali. Penggabungan dilakukan agar memudahkan koordinasi. Digawangi oleh 11 orang kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), Pilkades di Kedundang hanya diikuti oleh pasangan suami istri yang saling berebut suara, Abdul Rosyid dan Vita Faizah.

Hal ini tak menjadi masalah berarti, karena panitia telah melakukan sosialisasi terkait pendaftaran bakal calon kades. Namun hingga waktu yang ditentukan, belum ada seorangpun yang mendaftarkan diri selain petahana tersebut.

Begitu juga yang terjadi ketika dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Baru kemudian istri petahana mencalonkan diri dan selanjutnya memenuhi syarat untuk maju dalam kancah Pilkades, menjadi lawan suaminya. "Yang jelas kami berharap siapapun nanti yang terpilih bisa menerapkan visi misinya," kata dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo, Sudarmanto, menuturkan secara umum pelaksanaan Pilkades Serentak 2018 di 20 desa berlangsung aman dan lancar, calon yang tidak terpilih juga terlihat bisa menerima hasil pemungutan suara dengan lapang dada.

Ada yang membedakan antara pelaksanaan pilkades tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bila sebelumnya surat suara dicetak oleh panitia di tingkat kabupaten, kali ini dicetak oleh panitia pilkades masing-masing desa karena melihat adanya kesiapan dan kematangan manajemen panitia di desa.

Disinggung perihal sejumlah desa yang hanya diikuti oleh dua calon yang juga berstatus sepasang suami istri, Sudarmanto menyebut hal itu tak menjadi masalah. Karena dalam aturan yang berlaku mengenai Pilkades, tak ada larangan untuk suami istri sama-sama maju ke kancah pilkades.

Ia enggan menyebut kondisi itu muncul, disebabkan minimnya minat masyarakat untuk menjadi kades atau mengikuti Pilkades. Melainkan bisa dilihat dari dua faktor, apalagi pilkades serentak telah membuka ruang demokrasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk masyarakat.

Secara faktual, faktor pertama dimungkinkan karena secara sosial, calon petahana dinilai memiliki kualitas lebih, sehingga yang lain [warga] masih berpikir-pikir untuk masuk ke bursa pilkades. Kedua, boleh jadi sebagian besar warga di desa yang bersangkutan, calon yang sudah maju misalnya petahana, sudah dinilai representatif oleh warga. "Jadi tidak bisa disebut minim minat masyarakat, tapi secara internal desa pasti menjadi evaluasi di desa itu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News