RSUD Saptosari, Gunungkidul Ditarget Beroperasi Penuh pada 2020

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul terus berusaha menyelesaikan pembangunan fisik RSUD Tipe D Saptosari. Ditargetkan rumah sakit di kawasan pesisir ini beroperasi penuh di 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawaty mengatakan, untuk saat ini proses pembangunan masih ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) selaku OPD teknis. Adapun pembangunan meliputi fisik hingga instalasi mekanikal untuk mendukung pengoperasian RSUD.

“Untuk perkembangan ada di OPD teknis yang menangani,” kata Dewi kepada wartawan di akhir pekan lalu.

Menurut dia, selain proses penyiapan fisik yang terus dikebut, di sisi lain, dinas kesehatan juga berencana mengadakan rekrutmen sumber daya manusia untuk pengelolaan. Rencananya proses perekrutan ini baru dilakukan di 2019.

“Tahun depan memang baru fokus rekrutmen SDM,” ungkapnya.

Dewi menjelaskan, untuk pengoperasian secara penuh memang membutuhkan proses yang panjang. Pasalnya, setelah rekrutmen SDM selesai, dinas kesehatan langsung akan membentuk struktur manajemen dalam pengelolaan.

“Harus bertahap dan tak serta merta langsung bisa beroperasi. Dengan proses ini, saya optimistis di awal 2020 RSUD sudah dapat beroperasi dengan maksimal,” kata mantan Sekretaris Dinas Kesehatan ini.

Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono saat dikonfirmasi terkait dengan pembangunan RSUD Tipe D di Saptosari mengatakan, proses terus berjalan hingga sekarang. Menurut dia, selain pembangunan fisik di tahun ini juga melakukan pemasangan instalasi mekanikal elektrik. Pemasangan ini bertujuan untuk mendukung pengoperasian RSUD secara penuh.

“Kita baru menyelesaikan instalasi mekanikal elektrik,” katanya.

Disinggung mengenai target pembangunan, ia mengakui ada sedikit kendala terkait dengan kegagalan pembahasan APBD Perubahan 2018. Menurut dia, di dalam pembahasan ini, DPUPRKP telah memasukan tambahan kegiatan untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah.

Hanya saja, kata dia, usulan ini belum bisa diakomodasi di tahun ini karena adanya keterlambatan dalam pembahasan. “Jadi baru diadakan di tahun depan sehingga berpengaruh terhadap target penyelesaian,” ungkap Eddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News