Tunggakan BPJS Belum Dibayar, RSUD Wonosari Siap Utang Bank

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Manajemen RSUD Wonosari harap-harap cemas berkaitan dengan tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan karena masalah ini berdampak terhadap operasional rumah sakit. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, manajemen rumah sakit berencana mencari pinjaman ke bank.

Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati, mengatakan hingga akhir Oktober utang BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp26 miliar. Kondisi ini pun berdampak terhadap operasional rumah sakit karena kekurangan pemasukan.

Menurut dia, selain telah melakukan berbagai penghematan, manajemen juga meminta dana talangan ke Pemkab sebesar Rp5,7 miliar. Namun upaya ini belum bisa menyeimbangkan neraca keuangan yang dimiliki. “Kami berharap agar tunggakan bisa segera dibayar. Tidak usah langsung secara keseluruhan, karena pembayaran satu bulan tunggakan sudah bisa membuat operasional kami lebih stabil,” kata Heru kepada wartawan, Senin (18/11/2019)

Dia menjelaskan untuk menyeimbangkan neraca dan operasional RSUD tetap terjaga, manajemen bersama-sama dengan Pemkab mengkaji untuk meminjam ke bank. Hanya, peminjaman tidak semudah yang dibayangkan karena adanya aturan berkaitan dengan utang jangka pendek.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam pasal 87 ayat 2 dijelaskan bahwa berkenan utang jangka pendek harus sudah bisa dilunasi di tahun anggaran yang sama. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar utang bank belum diambil karena saat ini sudah memasuki akhir tahun. “Kalau tunggakan BPJS bisa dibayar tidak masalah, tapi kalau tidak, kami tidak memiliki uang untuk membayar utang ke bank. Ini berarti kami malah melanggar aturan,” katanya.

Meski demikian, Heru menegaskan utang ke bank tetap menjadi opsi untuk menyeimbangkan neraca. “Tapi utang ini akan kami ambil saat cash flow kami sudah habis dan belum ada transfer dari BPJS. Apalagi utang ini bukan jadi masalah karena daerah seperti Bantul dan Kulonprogo telah berutang terlebih dahulu,” katanya.

Bupati Gunungkidul, Badingah, dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi tentang RAPBD 2020 juga menyinggung utang BPJS Kesehatan ke RSUD Wonosari. Utang ini berdampak terhadap keberlangsungan operasional di rumah sakit. “RSUD sudah berkirim surat ke BPJS berkaitan dengan utang ini,” katanya, beberapa waktu lalu.

Guna menjaga operasional, Bupati menyusun peraturan bupati untuk pinjaman jangka pendek ke bank. “Untuk kebijakan ini dilakukan konsultasi ke BPK dan Kemendagri. Selain itu, juga melakukan kaji banding ke RSUD Panembahan Senopati di Bantul,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.