DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Sutiyem, mengambil air dari lubang yang dibuat di Telaga Banteng, Dusun Ngricik, Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, beberapa waktu lalu./Harian Jogja-Herlambang Jati Kusumo
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Memasuki musim kemarau, warga di Dusun Baturturu, Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari, mulai kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, banyak warga yang memperdalam sumur hingga kedalaman mencapai puluhan meter.
Kepala Dusun Baturturu, Saryanta, mengatakan wilayahnya masuk di daerah perbuktian. Saat kemarau, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. “Dusun kami dihuni 130 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mencapai sekitar 400 orang,” katanya, Selasa (7/7/2020).
Menurut dia, Dusun Baturturu merupakan daerah yang menjadi langganan kekeringan saat kemarau. Untuk saat ini sumur warga mulai mengering. Warga pun berinisiatif memperdalam dengan cara gotong-royong agar mendapatkan cadangan air bersih.“Kedalamannya ada yang ditambah lima, enam hingga sepuluh meter. Untuk total kedalaman setelah digali ada yang mencapai 30 meter,” katanya.
Disinggung mengenai bantuan air bersih dari pemerintah, Saryanta mengakui ada penyaluran bantuan. Hanya, jumlahnya tidak banyak karena lokasi dusun yang berada di perbukitan sehingga truk tangki kesulitan menjangkau rumah-rumah warga.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan jajarannya sudah bekoordinasi dengan pemerintah kapanewon untuk mendata daerah yang rawan kekeringan. Data ini diperlukan untuk pemetaan serta penyaluran bantuan air bersih.
Dia menjelaskan untuk dropping BPBD mendapatkan alokasi sekitar Rp700 juta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan alokasi yang disediakan di tahun lalu. “Besaran ini yang dimiliki BPBD, pemerintah kapanewon juga memiliki anggaran sendiri, tetapi jumlahnya berapa kami tidak tahu,” katanya.
Edy mengungkapkan untuk penyaluran bantuan di kapanewon sedikit berbeda dengan penyaluran di tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini penyaluran bantuan di kapanewon harus melibatkan pihak ketiga dan pemerintah tidak boleh menyalurkan sendiri. “Akibat kebijakan ini, maka truk tangki air milik pemerintah kapanewon tidak bisa digunakan lagi. Sebab, penyaluran harus melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Kawasan olahraga Cangkring mulai ditata jelang Porda DIY 2027. DPRD Kulonprogo meminta persiapan dilakukan matang, termasuk UMKM dan penginapan.
Bansos Agustus 2026 mengacu DTSEN. Cek status penerima, desil, serta cara memperbarui dan menyanggah data melalui kanal resmi.
DPRD Gunungkidul mendorong tambahan Rp400 juta untuk dropping air karena alokasi 3.000 tangki diperkirakan habis sebelum kekeringan berakhir.
Pemerintah menyiapkan tanda kehormatan HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri masuk daftar calon penerima, termasuk individu berprestasi di bidang teknologi.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.