Masih Terjadi, Ini Modus Kebocoran Retribusi Masuk Pantai di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggota DPRD Gunungkidul meminta dinas pariwisata  mengevaluasi dan mengawasi penarikan retribusi masuk wisata, khususnya di kawasan pantai. Sebab, kebocoran masih terjadi.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Wahyu Suharjo, mengatakan potensi kebocoran retribusi masuk wisata di kawasan pantai sudah disampaikan dalam rekomendasi pengawasan dewan di triwulan ketiga. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi B, masih ada kebocoran retribusi di pantai sehingga harus ada perbaikan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.

BACA JUGA: Tak Punya Uang, Ibu Rumah Tangga di Sleman Curi Ponsel untuk Beli Susu

Menurut dia, modus kebocoran banyak terjadi di luar jam kerja atau pada saat sore hingga pagi hari. Wahyu menuturkan, penarikan bukan menjadi kewenangan dinas pariwisata karena dikerjasamakan dengan kalurahan setempat. “Ini yang harus diperbaiki agar kebocoran bisa ditekan,” katanya.

Politikus PKS ini mengungkapkan, dewan pun mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul segera merealisasikan kebijakan penggunakan e-ticketing di destinasi wisata sebagai salah satu solusi guna mengurangi potensi kebocoran.

“Kalau memang perlu dipihakketigakan akan lebih baik karena pendapatan bisa utuh,” ungkapnya.

BACA JUGA: Ada 40-an Objek Diduga Benda Cagar Budaya di Sekitar Jalur Tol Solo-Jogja Wilayah Klaten

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Komisi B lainnya, Eko Ruswanto. Menurut dia, potensi kebocoran masih ada sehingga harus ditekan agar pendapatan bisa dioptimalkan. Eko mengakui ada fenomena menarik sebelum adanya pandemi Corona karena banyak bus-bus besar yang menuju pantai pada saat malam hari. “Kami berharap kebocoran-koebocoran bisa ditekan agar PAD bisa dimaksimalkan,” katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono, mengaku sudah mendapatkan informasi tentang catatan DPRD berkaitan dengan potensi kebocoran retribusi. Jawatannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap petugas di lapangan. “Kami akan terus berusaha karena pembinaan juga terus dilakukan,” katanya.

Dia mengatakan e-ticketing akan diterapkan. Namun, ada beberapa kendala salah satunya menyangkut ketidakadaan jaringan telekomunkasi sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. “Tidak semua pos memiliki jaringan komunikasi yang baik. Jadi, ada beberapa fasilitas yang harus diperkuat agar e-ticketing berjalan dengan baik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.