PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Mobil tangki air milik BPBD Gunungkidul saat meyalurkan bantuan kepada warga di Dusun Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar. foto diambil beberapa waktu lalu. /Ist- dok BPBD Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Tiga kapanewon di Gunungkidul telah kehabisan anggaran dropping air bersih. Untuk penyaluran ke masyarakat, mereka meminta bantuan ke BPBD. Tiga kapanewon yang anggarannya telah habis tersebut beliputi Tanjungsari, Tepus dan Girisubo.
Panewu Anom Girisubo, Arif Yahya mengatakan, untuk dropping air berisih tahun ini, Kapanewon Girisubo mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 juta. Meski demikian, dana tersebut sudah digunakan untuk dropping ke masyarakat sebanyak 522 tangki. “Dananya sudah habis,” katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (9/10/2020).
Baca juga: 8 Mahasiswa UAD Terluka dalam Insiden Demo Ricuh di Gedung DPRD DIY
Menurut Arif, meski anggaran yang dimiliki sudah habis, namun masyarakat masih membutuhkan bantuan air bersih. Hal ini dikarenakan hujan yang turun di wilayah Girisubo belum merata dan intensitasnya masih kecil sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan. “Hujannya belum merata sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih,” katanya.
Guna mencukupi kebutuhan ke masyarakat, Arif mengakui sudah melayangkan surat resmi ke bupati untuk meminta bantuan air bersih. “Sudah diajukan dan mudah-mudahan bisa membantu memenuhi kebutuhan air di masyarakat,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kapanewon berkaitan dengan penyaluran air bersih. Ia menjelaskan, dari sepuluh kapanewon yang memiliki dana droping mandiri, Kapanewon Tepus dan Tanjungsari telah meminta bantuan ke BPBD karena dana yang dimiliki sudah habis.
Baca juga: KUA-PPAS 2021 DIY Disepakati, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus
“Untuk Girisubo laporan resminya belum masuk. Meski demikian, kami siap memberikan bantuan air di Tanjungsari, Tepus maupun Girisubo,” kata Edy.
Menurut dia, pihaknya menunggu laporan dari kapanewon berkaitan dengan data terbaru masalah kekeringan di wilayah masing-masing. “Kami tunggu laporannya hingga minggu depan. Pelaporan ini juga untuk mengetahui apakah di kapanewon membutuhkan tambahan bantuan dari BPBD atau tidak,” katanya.
Disinggung mengenai alokasi dana droping, Edy mengakui BPBD memiliki anggaran sekitar Rp753 juta. Hingga saat ini, kata dia, anggaran masih mencukupi dan tidak ada kekhwatiran kehabisan karena dana yang terpakai baru sekitar 45% dari pagu anggaran yang dimiliki. “Masih banyak dan bisa untuk membantu kapanewon yang melaporkan telah kehabisan anggaran droping,” katanya.
Keyakinan Edi tentang anggaran dropping air bersih juga tidak lepas dari prediski BMKG DIY bahwa saat sekarang sudah memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. “Akhir bulan sudah masuk musim hujan. Jadi, saya kira dengan anggaran yang tersisa masih sangat mencukupi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut kabut asap karhutla mulai mereda. Transportasi darat, laut, dan udara di Kalimantan tetap beroperasi.
Rencana regrouping SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran ditolak warga. Disdikpora Kulonprogo akan meninjau ulang kebijakan tersebut.
GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta berharap aksi solidaritas tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun masyarakat luas
Apindo dan buruh menyebut sebagian besar substansi RUU Ketenagakerjaan telah selaras dan mendorong aturan yang menciptakan lapangan kerja.
KPK memanggil tujuh saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkab Muara Enim untuk diperiksa di Polres Ngawi.