Panitia Pilurah Sleman Mulai Dibentuk

Harianjogja.com, SLEMAN- Persiapan pemilihan lurah (Pilurah) serentak pada 22 Agustus 2021 mendatang memasuki tahapan pembentukan panitia. Pembentukan panitia oleh masing-masing kalurahan diharapkan bersikap adil, netral dan bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Budiharjo menjelaskan sosialisasi pelaksanaan Pilurah di 35 kalurahan terus dilakukan. Sesuai tahapan, mulai 22 Maret masing-masing kalurahan mulai membentuk Panitia Pilurah. "Pembentukan panitia Pilurah ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) di masing-masing kalurahan yang menggelar Pilurah," ujar Budi, Sabtu (20/3/2021).

Pembentukan kepanitiaan sekretariat panitia tersebut, lanjut Budi, dimulai 22 Maret dan diharapkan selesai dalam dua hari. Pasalnya, panitia Pilurah yang terbentuk mulai mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan Pilurah pada 24-25 Maret mendatang. Usai bimbingan teknis panitia Pilurah di 35 kalurahan diharapkan sudah menyusun tata tertib pemilihan, jadwal kegiatan dan biaya yang digunakan untuk Pilurah.

Baca juga: Kubah Lava di Tengah Kawah Merapi Tumbuh 12.800 Meter Kubik Per Hari

"Pembentukan Panitia Pilurah ini nanti disahkan oleh Surat Keputusan dari masing-masing BPK, kemudian disampaikan ke Bupati Sleman maksimal tiga hari setelah panitia dibentuk," katanya.

Budi menjelaskan, pelaksanakan Pilurah 2021 akan melibatkan warga di 470 padukuhan yang tersebar di 17 kapanewon. Pilurah di Sleman digelar secara serentak menggunakan metode e-voting dan melibatkan jumlah pemilih sebanyak 356.086 orang. Warga pemilih akan menggunakan hak pilihnya di 921 TPS di 35 kalurahan.

Budi mengatakan, penentuan jumlah TPS mengacu pada jumlah TPS saat pelaksanaan Pilkada 2020 lalu di mana sudah ada pembatasan jumlah pemilh paling banyak 500 DPT per TPS. Hal itu sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di era pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Sosialisasi tentang sistem pilihan lurah baru yang menggunakan elektronik voting (e-voting) sudah dimulai sejak 15 Maret di masing-masing kalurahan," kata Budi.

Sementara itu, Lurah Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Suyatmi membenarkan pembentukan Panitia Pilurah di Umbulharjo. Pembentukan kepanitiaan dilakukan Jumat (19/3/2021) kemarin melibatkan semua unsur di masyarakat. "Panitia sudah terbentuk. Insyaallah saya maju lagi," ujar lurah perempuan pertama di Umbulharjo ini.

Terpisah, Anggota DPRD Sleman dari Partai NasDem, Surana berharap agar proses pembentukan Panitia Pilurah harus menjunjung keadilan, netralitas dan bebas dari kepentingan partai politik. Hal itu dinilai penting untuk melahirkan proses Pilurah yang berkualitas. "Ini penting untuk menjaga proses pembangunan demokrasi yang baik di masyarakat. Panitia harus netral dan bebas dari kepentingan partai politik," kata Surana.

Baca juga: Lebih dari 100.000 Orang di DIY Telah Disuntik Vaksin

Saat ini, kata Surana, sudah ada indikasi panitia pemilihan akan diisi oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Bahkan bakal calon lurah pun mendapat rekomendasi dari partai politik tertentu. Meskipun secara aturan dibolehkan, namun keberadaan orang-orang partai dalam kepanitian Pilurah dapat mengganggu netralitas dan kelancaran pelaksanaan Pilurah.

"Oleh karenanya, ini membutuhkan pengawasan oleh semua masyarakat. Saya kira media dan LSM juga perlu dilibatkan dalam hal pengawasan proses pelaksanaan Pilurah agar kegiatan ini dapat berjalan baik dan demokratis," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.